DPRD Tomohon Tandatangani MoU dengan Kanwil Kemenkum HAM

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kota Tomohon Miky Wenur saat menandatangani MoU dengan Kanwil Kemenkum HAM Sulut.
Ketua DPRD Kota Tomohon Miky Wenur saat menandatangani MoU dengan Kanwil Kemenkum HAM Sulut.

TOMOHON, MANADONEWS – Dalam rangka mendukung kerjasama di bidang Pembentukan Peraturan Daerah, pada Kamis (2/2), di OFG Restoran Kelurahan Kakaskasen, DPRD Kota Tomohon melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Sulut.

Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) dilakukan oleh Ketua DPRD Tomohon Ir Miky J.L Wenur dan Kakanwil Kemenkum HAM Sulut Pondang Tambunan SH.MA, yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Caroll Senduk SH dan Joudy Moningka SIP, serta Kadiv. Pelayanan Hukum dan HAM Mercy Jone SH.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kota Tomohon dalam sambutannya mengatakan bahwa dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan ini adalah di tahun 2017 ini, DPRD Kota Tomohon mengagendakan tiga Perda yang direncanakan untuk dibentuk/disusun sebagai Perda inisiatif dari DPRD kota Tomohon.

“Harapan kami tentunya kerjasama yang baik bisa terlaksana sehingga kami DPRD Kota Tomohon bisa mendapatkan banyak masukan dari Kemenkum HAM dalam rangka penyusunan Perda-Perda di Kota Tomohon, terlebih khusus Perda Inisiatif,” tandas Wenur.

Baca Juga:  Jadi Penguasa Tomohon justru Golkar Terjepit, Diprediksi hanya Tiga Pasang Calon

Lanjut Wenur menambahkan, apabila ditahun 2017 ini kerjasama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka besar harapan di tahun 2018 nanti akan semakin banyak Perda Inisiatif yang nantinya akan diusulkan oleh DPRD Kota Tomohon. Sementara itu, sepanjang terbentuknya DPRD di Kota Tomohon sejak tahun 2003 , baru di tahun 2017 ini pertama kalinya DPRD kota Tomohon mengajukan Perda Inisiatif sekaligus 3 Perda.

Dilain pihak, Kakanwil Kemenkum HAM Sulut dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya karena baru tiga minggu dirinya bertugas di Sulawesi Utara yang merupakan tempat yang indah, khususnya Kota Tomohon. Dijelaskannya, ada tiga tugas kanwil kemenkum HAM, diantaranya Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi, dan Divisi Pelayanan Hukum seperti yang dilaksanakan saat ini.

“Jadi divisi ini adalah bagaimana membentuk hukum, sosialisasi hukum, bantuan hukum, dan termasuk didalamnya adalah penyusunan Peraturan Perundang-undangan berada kendali Divisi Pelayanan Hukum dan itu yang kita laksanakan saat ini,” jelas Kakanwil.

Kakanwil juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kota Tomohon yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada Kemenkum HAM Sulut untuk dapat hadir di kegiatan ini hingga mereka dapat mengimplementasikan salah satu tugas Kemenkum HAM didalam membantu Pemerintah daerah untuk menyiapkan rancangan Peraturan Daerah.

Baca Juga:  Pikul Ransel, Olly Angkat Senjata di Teluk Buton Natuna

“Untuk tugas ini, Kementerian hukum dan HAM Sulut akan menyiapkan para drafter-drafter kita yang bisa membantu DPRD Kota Tomohon, tentang bagaimana menyiapkan rencana atau kajian akademis dan rancangan Peraturan Daerah tersebut,” tukas Kakanwil.

Hadir juga dalam kegiatan ini, jajaran Kemnkum HAM Sulut, para anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris DPRD Tomohon F.F. Lantang SSTP, beserta Staf.

Fransiscus

Pos terkait