Manado, MN – Melihat persoalan yang terjadi di masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) terutama di sektor pembangunan dan kesejahteraan, oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut sebagaimana tupoksinya hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah/provinsi dengan kinerja pimpinan (Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw) melakukan terobosan/lobi diberbagai lini kementerian serta mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) SKPD dilingkungan provinsi yang pada akhirnya untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya.
Sekertaris provinsi (Sekprov) Sulut, Edwin Silangen dalam keterangannya kepada wartawan terkait hal itu khususnya sektor pembangunan daerah melalui program prioritas nasional pemerintah pusat dan prioritas provinsi, juga terkadang mendapatkan kendala dilapangan terutama dalam hal pembebasan lahan yang itu merupakan milik masyarakat (harus ganti rugi,red)
“Jadi juga pemerintah Kabupaten Kota harus Kooperatif karena begini, semua kegiatan (yang dilakukan Pemprov) itu ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita tarik dari atas ke bawah (Pusat ke Daerah,red) semua untuk masyarakat, akses connectivitynya itu langsung ke masyarakat,” terang Silangen pada kegiatan Rakoor E-planning yang dilaksanakan Bappeda Sulut.
Diketahui hal tersebut dalam rangka melakukan upaya pembuatan Trem Kereta Api yang merupakan program prioritas nasional dan provinsi yang akan meleawati jalur jalan tol Manado-Bitung, dengan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp50 miliar berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten Kota dan pihak Investor. (dmc)
