Ini Kata Menag Lukman Hakim Soal Pemisahan Penyelenggaran Haji

  • Whatsapp

 

Jakarta, MN – Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan perlu adanya upaya jelas yang memiliki landasan hukum terkait dengan pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji.
“Selama puluhan tahun bahkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dua hal yang sangat besar ini Baik penyelenggaraan Haji maupun pengelolaan keuangan haji itu dilakukan di satu institusi yang bernama Kementerian Agama,” jelasnya dalam forum Legislasi dengan tema “UU No 34/2014 soal pembentukan BPKH, Tingkatkan Kualitas Penyelenggara Haji?? Di Ruang Presa Room , Gedung Parlemen, Selasa(9/5)

Menurutnya agar masing-masing pihak bisa lebih fokus dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas dan kewajibannya masing-masing.
“penyelenggaraannya betul-betul bisa fokus dan agar pengelolaan keuangan Haji bisa bisa optima, maksimal maka diperlukan payung hukum untuk pemisahan itulah,” ungkapnya seraya pemerintah dan DPR secara bersama sudah mengesahkan.
Dikatakannya pengesahan tersebut tidak mudah karena persoalan haji itu adalah persoalan yang besar sekali apalagi menyangkut dana yang tidak kurang dari 90 Triliun Rupiah dan ada di beberapa tempat.

Baca Juga:  Siap Tanamkan Saham, Tiga Investor Asing Temui Wagub

“diperlukan aturan-aturan regulasi yang kuat sebagai acuan bagi BPKH(badan pengelola keuangan haji) untuk melaksanakan tugasnya,” tukasnya. Yang pasti, ada 2 pekerjaan besar tindak lanjut dari undang-undang yang diputuskan tahun 2014 itu yaitu

menyiapkan berbagai regulasi turunannya dalam bentuk PP dalam bentuk Perpres dan seterusnya dan
menyiapkan institusi dari badannya itu sendiri badan pengelolaan keuangan Haji.

“Alhamdulillah kemarin terbentuk, dan mudah-mudahan setelah keluar Keppres nanti ada akan dilakukan serah terima Kementerian Agama dengan para badan pelaksana dan dewan pengawas baru kemudian mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan kedepan BPKH bisa running, berjalan sebagaimana ketentuan undang-undang,” kuncinya.

Sedangkan ketua komisi VIII DPR RI
Ali Taher Parasong menembahkan ada lima dasar pertimbangan, Kenapa undang-undang itu diadakan, supaya kita bisa mengenal proses secara antara input, proses output dan out come dalam penyelenggaraan itu.
pertama bahwa dasar menimbang undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 ini adalah bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu itu dalam konsepnya. Kedua, jumlah penduduk Indonesia bertambah ,terutama umat islam, akibat bertambah ini akan terjadi Whaiting List yang lama , akibatnya dengan waiting list yang lama itu, maka muncul penumpukan dana,dari sisi dasar pertimbangan itu. “Sementara kalau dananya nganggur tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal maka sayang untuk kepentingan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas,” ulasnya politisi dari fraksi PAN ini.
Maka faktor perlu adanya investasi penggunaan dana lebih lanjut itu menjadi dasar pertimbangan, Bagaimana supaya menjadi memberi manfaat sebesar-besarnya. “pengelolaan keuangan Haji ini sangat sensitif dan Saya berterima kasih bahwa justru hak inisiatif UU ini lahir dari pemerintah, memisahkan antara posisi regulator dan juga operator,” katanya.
Karena dana begitu besar hampir 90 sekian Triliun dan terakhir sampai 93 T, maka ini perlu adanya lembaga yang bisa mengelola secara profesional agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa lebih luas. Yang pasti nantinya diharapkan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, memberi manfaat, Nirlaba dan transparansi akuntabel, pungkasnya.(djamzu)

Baca Juga:  DPMPTSP Sulut Miliki Si Obet

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *