Ini Pernyataan Resmi Ketua Pansus Angket KPK Soal Budaya Masyarakat

Jakarta, manadonews –Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan ada yang salah dengan budaya masyarakat dalam menyikapi perbedaan sikap terhadap proses politik di DPR melalu Pansus Hak Angket KPK.

“Pada Pansus Hak Angket KPK, institusi KPK menempatkan dirinya sebagai lawan terhadap Pansus (tidak kooperatif). KPK mengkritisi fungsi pengawasan Hak Angket,  legalitas Pansus Hak Angket, kunjungan ke BPK, kunjungan ke Lapas Sukamiskin,” katanya Agun senin(10/7)

politisi Golkar menegaskan inti dari Pansus Hak Angket KPK adalah permasalahan bahwa KPK yang sejak bediri tahun 2002 tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, belum pernah di evaluasi dan di audit kinerjanya.
“15 tahun adalah kesempatan yang diberikan negara kepada KPK untuk menunjukan signifikansinya sebagai lembaga superbody, super kewenangan, super sumberdaya dan super anggaran dalam penegakan hukum,” tukasnya seraya menambahkan dengan segudang kewenangannya. Agun memepertanyakan siapa yang bisa menjamin kewenangan penyadapan KPK tidak eksploitatif? Serta Siapa yang bisa tahu KPK tidak menyadap semua pihak tanpa ada dasar dugaan awal? “Siapa yang bisa memastikan kalau KPK tidak menyadap semua pihak, karena KPK ingin melihat semua pihak dalam semua hal? Saat ini Indonesia telanjang di hadapan KPK,” ungkapnya. Selanjutnya
setelah penyadapan tersebut. memiliki nilai informasi yang “mahal” apa yang dilakukan KPK? Apa berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan? Atau jalan sendiri?

Baca Juga:  Wabup FDW Melayat Di Rumah Duka Korban Kasus Pembunuhan Tompasobaru

Dikatakannya publik selalu “dikondisikan” hanya pada dua pilihan, mendukung atau tidak mendukung KPK. Padahal masalahnya bukan tentang dukung-mendukung tetapi evaluasi terhadap KPK setelah kesempatan eksis selama 15 tahun dipercayakan oleh rakyat dengan segala fasilitasnya, apa dampaknya bagi kualitas kehidupan bangsa? Apa sistem yang telah dibangun? Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, KPK sebagai lembaga penegak hukum pun harus mendapatkan pengawasan yang cukup dari lembaga lain. “Tidak mungkin KPK dalam melaksanakan kewenangannya dilepas begitu saja. Ini agar tidak abuse of power, agar terwujudnya checks and balances dalam penegakan hukum,” ulasanya. Agun mengaku tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, sepanjang dilandasi niat baik, tanpa curiga dan lepas dari kepentingan subjektif. (djamzu)