Jakarta, manadonews – Kalangan DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Sedangkan tahun 2017 ini target pertumbuhan 5,2 % dan realisasinya 5,1 %, sedangkan penerimaan pajak tidak memenuhi target di level Rp 1.307,6 triliun.
“Harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan target pajak yang dihasilkan. Memang ekonomi sedang melambat di seluruh dunia, tapi sektor riil ekonomi kecil dan menengah di Indonesia tetap tumbuh dengan baik,” tegas anggota Komisi XI DPR RI FPDIP Maruarar Sirait dalam dialektika demokrasi ‘Utang Luar Negeri untuk Siapa?” bersama Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin, dan pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noersy di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (13/7).
Menurut Maruarar, target pertumbuhan ekonomi 5,2 % tapi tumbuh 5,1 %, maka seharusnya kenaikan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kenaikan pajak.
“Kondisi setiap negara memang berbeda-beda. Namun, Jokowi telah membangun pondasi perekonomian jangka panjang yang kuat dengan membangun berbagai insfrastruktur di seluruh Indonesia,” ujarnya. Yang pasti, kalau sekarang dalam kondisi sulit, maka DPR dia minta tidak menambah sulit dengan menaikkan gaji dan tunjangan.
“DPR seharusnya mendukung alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, menyubsidi pertanian, dan usaha kecil – menegah lainnya,” pungkasnya. Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menambahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan target pajak tersebut antara lain seluruh rakyat harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun politisi Golkar ini mengaku meski utang luar negeri kita terus naik, namun rasio utang negara masih aman.
“Tak mungkin memang untuk mengejar pajak dan ekonomi sesuai target, karena butuh waktu. Tapi DPR akan berusaha maksimal dengan misalnya pembangunan infrastruktur itu tepat sasaran dan lain-lain,” kuncinya.(djamzu)
