Pemkab Bolmong Dukung Pemberantasan Korupsi

Bupati Yasti ditemani ketua dprd saat menandatangani kesepakatan pemberantasan korupsi, (foto/diskominfo).

BOLMONG,MANADONEWS,-.Pemprov Sulawesi Utara dan kabupaten/kota se-Sulut menyatakan sepakat mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama para kepala daerah.

Rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi bekerjasama dengan KPK itu berlangsung di ruang C J Rantung kantor Gubernur Sulut yang langsung dihadiri Wakil Ketua KPK RI Basaria panjaitan, Rabu (21/2).

bupati Yasti bersama gubernur Olly pimpinan KPK dan kepala daerah se-Sulut, (foto/diskominfo)

 

” Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah, harus menjadi perhatian serius kita bersama,” kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan.

Ditambahkan, beberapa langkah telah diambil oleh Pemprov Sulut demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa. Langkah-langkah tersebut yakni membuat rencana aksi daerah, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal.

yasti berjabat tangan dengan pihak kpk, (foto/diskominfo)

 

 

Di samping itu, secara konsisten menerapkan tiga pilar ‘good governance’ atau kepemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Baca Juga:  Irup Hari Pahlawan 2018, Sekda Bolmong Bacakan Amanat Mensos RI

Sementara itu, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (BOLMONG) Yasti Soepredjo Mokoagow usai penandatangan komitmen bersama para kepala daerah mengatakan, sepakat melakukan pencegahan kasus korupsi.

“Kami sangat mendukung untuk melakukan pencegahan tindak korupsi,”ujarnya.

Ini dibuktikan dengan ditekennya kesepakatan dukungan pencegahan korupsi terintegrasi.

yasti bersama kepala daerah lainnya, (foto/diskominfo)

 

Bupati yang didampingi Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menandatangani kesepakatan tersebut.

Kegiatan ini sebagai rangkaian dari rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulut dan diilaksanakan oleh KPK.

Bupati Yasti menambahkan, bahwa program ini dapat memberikan tambahan wawasan, sekaligus memantapkan tindak lanjut implementasi program pemberantasan korupsi di Bolmong. Dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah.

” Artinya apabila sudah diperingatkan untuk dibenahi namun tidak dilakukan, upaya represif penindakan bisa dilakukan,” tuturnya.
(advetorial/stvn)