Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE
SULUT,Manadonews.co.id-.Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Sulut yang digelar di Auditorium Mapalus, Senin (25/2/2019) pagi.
Pada kesempatan kali ini, Gubernur Olly mengajak semua lapisan masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum serentak pada 17 April 2019. Sebagai salah satu program prioritas Pemprov Sulut pada tahun ini, Pemilu 2019 bakal memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Mari kita bersinergi mensukseskan Pemilu serentak dengan berperan aktif mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelaku aktif dalam proses tersebut. Seluruh masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dan penyelenggaraan Pemilu di Sulawesi Utara berjalan secara taat asas dan taat aturan,” katanya.
Menurut Olly, peningkatan kualitas Pemilu dan kualitas demokrasi harus didukung oleh semua oleh stakeholder pembangunan, demi kemajuan daerah dan bangsa ke arah yang lebih baik.
“Kebersamaan kita pada momen ini merupakan perwujudan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap proses pembangunan demokrasi dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Olly kepada seluruh peserta Rakorda penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, Olly juga mengimbau seluruh bupati dan walikota untuk mendukung penuh Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di daerah masing-masing dengan mencegah politisasi PKH yang diterima masyarakat.
Demikian pula dengan Dana Desa, Olly meminta semua pihak terkait dapat mengelola Dana Desa sesuai aturan.
“Inspektorat Provinsi akan turun ke daerah untuk memeriksa penggunaan dana desa. Jangan gunakan dana desa untuk kepentingan politik,” beber Olly.
Rakorda penyelenggaraan Pemilu 2019 turut dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto, Kajati Sulut Roskanedi, MH, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, bupati, walikota, KPU, Bawaslu, BPKP serta para Camat dan Kepala Desa se Sulut.
(stvn)
