Undang Undang Baru Akomodasi Karya Digital

Ofy Sofiana didampingi Kadis Perpusip Sulut Jani Lukas

Manado – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) banyak mengakomodasi karya digital.

Hal ini dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dra. Ofy Sofiana M.Hum, di sela kegiatan sosialisasi undang-undang di Hotel Aryaduta, Kota Manado, Selasa (29/10/2019).

Acara dibuka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Sulawesi Utara (Sulut), Jani Lukas, didampingi sekretaris dinas O.J Mewengkang.

“Undang-undang sebelumnya tidak mengakomodasi karya digital. Tugas perpustakaan melestarikan KCKR. Kami terus sosialisasikan agar perusahaan penerbitan serahkan karya cetak dan karya rekam,” jelas Ofy Sofiana.

Perpustakaan nasional, lanjut Ofy Sofiana, berkewajiban menyimpan KCKR agar negara tidak kehilangan jejak rekam juga sejarah penerbitan.

“Langkah ke depan, setelah undang-undang menyusul peraturan pemerintah. Ketika penggarapan PP kami minta masukan penerbit,” tandas Ofy Sofiana didampingi Kadis Perpusip Sulut Jani Lukas.

(Michela)


Baca Juga:  Dihadiri Olly Dondokambey, Ketua Umum PGI: Indonesia Negeri Terbuka Semua Golongan