Gubernur Olly Terima Kunjungan Pengurus Kahmi Sulut 

SULUT,Manadonews.co.id-.Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey,SE menerima kunjungan silaturahmi Presidium dan Pengurus Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulut dirumah pribadi di Kolongan Kabupaten Minut, Senin (20/1/2020).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Koordinator MW KAHMI Sulut Bpk Hi. Iskandar Kamaru yang didampingi Dr. Taufik Pasiak, Hendro Boroma, Lucky Makalalag serta Sekretaris dan pengurus lainnya.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kahmi Sulut, antara lain kesediaan Gubernur untuk dapat hadir dalam agenda Pelantikan MW KAHMI Sulut dan memberikan materi pada kegiatan diskusi yang dirangkaikan dengan pelantikan.

“Selain itu juga kesediaan Gubernur atas nama pemerintah provinsi untuk dapat membantu pendirian gedung KAHMI Center yang lahannya telah disiapkan oleh Hendro Boroma,” ujar Iskandar Kamaru.

Mendengar hal tersebut, Gubernur menyampaikan, untuk agenda pelantikan dan membawakan materi beliau siap, dengan mengusulkan kepada panitia pelaksana untuk kegiatan tersebut dilaksanakan di Graha Gubernuran.

Kemudian untuk bantuan gedung KAHMI Center beliau akan berkoordinasi dengan DPRD Prop Sulut untuk mengajukan di APBD Perubahan Sulut..

Baca Juga:  Langkun Pastikan All Out di Turnamen Singa Cup 2019

Dalam dialog tersebut MW KAHMI sempat menyentil pendistribusian kader birokrat yang ada di Pemprov Sulut, dimana ada beberapa kader muslim untukdapat di perhatikan jenjang karirnya terkhusus dari BMR dan tidak lupa juga terkait Isu pemekaran BMR.

Kemudian proses politik di Sulut terkhusus kabupaten yang akan melaksanakan pilkada MW KAHMI menyampaikan kepada gubernur yang sekaligus ketua DPD PDIP Sulut agar dapat memperhatikan kader-kader KAHMI yang akan mengikuti proses tersebut.

Sementara itu, Gubernur Olly mengatakan bahwa terkait pendistribusian kader muslim di birokrat Pemprov sudah lakukan sesuai jenjang karir mereka.

Dan untuk pemekaran BMR tinggal menunggu pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.

“Sedangkan untuk proses politik di kabupaten, itu semua ada mekanisme partai,” jelasnya.
(Stvn)