Tapal Batas Bolmong-Bolsel Dibahas Eksekutif dan Legislatif Sulut

SULUT,Manadonews.co.id-.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/1) menyambangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Kunjungan Komisi I DPRD Sulut dengan maksud membahas dua isu penting di Bumi Nyiur Melambai.

Turut hadir para asisten dan staf ahli gubernur serta beberapa kepala biro, yang dilaksanakan di ruang WOC Kantor Gubernur Sulut.

Dalam kunjungan kerja DPRD Sulut di hadiri Ketua Komisi I Vonny Paat, Wakil Ketua Wenny Lumentut serta pengurus lainnya komisi I DPRD Sulut.

Dalam pertemuan, Sekprov Edwin Silangen menyapaikan pandangan secara umum perkembangan makro pembangunan yang ada di Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK.

Pembahasan yang dilakukan juga terkait batas wilayah Bolmong dan Bolsel serta dana Pilkada 2020.

Kepala Biro Pemerintahan menjelaskan  kronologis permasalahan batas wilayah Bolmong dan Bolsel, dimana oleh pemprov Sulut melalui Biro pemerintahan secara khusus sudah melakukan mediasi sebagaimana peraturan dari Mendagri.

Selanjutnya terkait dana Pilkada 2020, dijelaskan Asisten III Pemprov Sulut Gammy Kawatu, bahwa penyusunan APBD 2020 berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019.

Baca Juga:  Pemprov Sulut Ikut Selesaikan Masalah di Minahasa Utara

“Didalamnya ada 10 prioritas. Dan untuk dana hibah pilkada ada angka-angka yang disampaikan dan kami sudah melakukan upaya untuk penyatuan persepsi dan mendapatkan angka-angka proporsional yang sudah di konsultasikan dengan Kemendagri dan hasilnya sudah tertera dalam SK Gubernur sesuai dengan pemberian hibah,” ujar Kawatu.

“Hibah ini terdiri dari KPU, Panwas TNI, Polri. khusus untuk pihak polisi ada kenaikan di tahun 2020. Dan kenaikan ini sudah konsultasikan dengan kementrian yang memang maksimal 90 persen kenaikan ada hitung-hitungan angka inflasi,” jelasnya.

Sementara itu, bagi kabupaten dan kota yang terlambat akan di konsultasikan kembali dengan biro hukum dan badan keuangan dan selanjutnya di konsultasikan di kemendagri.
(Stvn)