Diskusi Daring Bawaslu Sulut: Toar Palilingan dan Ketua Bawaslu RI Sebut Hal Ini jadi Potensi Masalah

Manado – Tantangan dan persiapan pengawas Pemilu dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, tidak menutup kemungkinan akan terjadi potensi perkembangan dan trend pelanggaran pada tahapan Pilkada.

Contoh, dalam hal bantuan sosial (Bansos) yang berpotensi disalahgunakan oleh calon dan petahana yang bisa mengakibatkan perubahan trend pelanggaran dalam tahapan Pilkada pasca penyusunan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu).

Demikian dikatakan Abhan, SH, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), saat menyampaikan materi dalam kegiatan pertemuan daring bertema “Strategi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19” yang diadakan oleh Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Sulut.

Pertemuan daring lewat zoom ini digelar pada Jumat siang, 29 Mei 2020, diikuti ketua serta anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sampai pada jajaran ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut, serta Panwaslu Kecamatan yang kini sedang dinonaktifkan untuk sementara.

Sebelumnya, Herwyn Malonda sebagai Ketua Bawaslu Sulut, di awal pertemuan telah memberi pengantar. Malonda berharap agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan disipilin dan sungguh-sungguh, guna melengkapi dan menambah pengetahuan serta strategi pengawasan tahapan Pilkada di tengah wabah virus Corona yang tengah melanda.

Baca Juga:  Negara G20 Diajak Lawan COVID-19

Selanjutnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan, sebagai narasumber utama, menjelaskan bahwa tantangan dan persiapan pengawas Pemilu dalam masa pandemi Covid-19 tidak menutup kemungkinan akan terjadi potensi perkembangan dan trend pelanggaran dalam jalannya tahapan Pilkada, contoh dalam hal bantuan sosial (Bansos) yang berpotensi disalahgunakan oleh calon dan petahana yang mengakibatkan perubahan trend pelanggaran dalam tahapan Pilkada pasca penyusunan IKP.

Abhan menambahkan, Pilkada untuk rakyat harus memliki jaminan kemanusiaan dan keselamatan terkait pelaksanaan tahapan di tengah Covid-19.

Sambil menunggu apabila tahapan akan dilanjutkan kembali, maka dalam prosesnya akan menggunakan standar pencegahan penularan Covid-19.

“Selain itu kesiapan pengawas terhadap pelaksanaan teknis dan jadwal tahapan Pilkada, tentu akan lebih sering menggunakan media daring untuk mengutamakan keselamatan pencegahan Covid-19 selama tahapan masih berlangsung hingga sampai tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara,” tutur Abhan yang juga memimpin Divisi SDMO Bawaslu RI.

Hal yang sama disampaikan pemateri kedua, Toar Palilingan.

Menurut Toar Palilingan, strategi pengawasan oleh Bawaslu ke depan akan lebih condong menggunakan alat elektronik dan media sosial. Hal ini dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tahapan secara kontak langsung dengan orang-orang yang berkepentingan dan berhubungan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah Covid-19.

Baca Juga:  Kesiapan Bawaslu Sulut Dalam Pengawasan Lanjutan Tahapan Pilkada 2020

“KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan SDM dan struktur organisasi kelembagaan dengan penguatan kepada jajaran penyelenggara Pemilu dari tingkat provinsi hingga penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan/desa untuk dapat mahir menggunakan alat elektronik (smartphone) melaksanakan teknis tahapan serta pelaksanaan pengawasan tahapan oleh Bawaslu,” kata Palilingan.

Toar Palilingan juga menambahkan, penyelenggara Pemilu wajib memberikan jaminan keselamatan dari paparan Covid-19.

“Karena tahapan Pilkada ini adalah tahapan yang rentan terhadap paparan Covid-19 dalam hal pemuktahiran data pemilih, verifikasi faktual, kampanye, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara hasil penghitungan suara, maka wajib bagi penyelenggara untuk memperlengkapi petugas dengan APD,” tandas Palilingan di akhir materinya.

(YerryPalohoon)