Jimmy Eman Beri Tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi terkait Ranperda Pertannggungjawaban APBD 2019

TOMOHON, MANADONEWS.CO.ID – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak., CA., dan Wakil Wali Kota Syerly Adelyn Sompotan, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka mendengarkan tanggapan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, Senin (22/6/2020).

Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kota Tomohon ini dipimpin oleh ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah, SE. didampingi wakil ketua DPRD Erens Kereh, AMKL., yang dihadiri oleh anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold Lolowang, M.Sc. bersama jajaran Pemkot.

Dalam sambutannya Wali Kota Jimmy Eman memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah memberikan pandangan dan masukan terhadap Ranperda tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang diajukan.

Berdasarkan atas pandangan Fraksi Partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Restorasi Nurani terkait realisasi pendapatan daerah, dijelaskan bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam ranperda bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 629.765.555.927,40 atau 93,32% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp. 674.857.813.664,00.

“Pendapatan daerah tersebut salah satunya dari PAD yang terealisasi sebesar Rp. 41.703.826.008,40 atau 57,80% dari target yang ditetapkan. atas realisasi PAD tersebut jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan realisasi sebesar rp. 6.364.933.734,40 atau meningkat sebesar 18,01%,” urai Wali Kota.

Baca Juga:  Gubernur Olly Beri Kuliah Umum Ribuan Mahasiswa Unsrat Manado

Hal tersebut, lanjutnya, membuktikan upaya yang telah dilakukan Pemkot Tomohon dalam hal peningkatan PAD te;ah membuahkan hasil, meskipun disadari belum dapat memenuhi target PAD dalam APBD tahun sebelumnya sebagamana catatan yang disampaikan fraksi partai Golkar.

“Di sisi lain Fraksi PDI Perjuangan mengaitkan realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2019 ini dengan beberapa poin dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI (LHP-BPK) Perwakilan Sulawesi Utara yang salah satunya adalah kekurangan penerimaan pendapatan asli daerah dan kehilangan potensi penerimaan retribusi daerah, ini muncul akibat proses audit yang dilaksanakan oleh BPK-RI melalui metode uji petik atas laporan keuangan beberapa wajib pajak daerah diKLota Tomohon. sehingga dijadikan catatan dalam LHP-BPK tersebut,” paoarnya.

Kata Eman, hal ini merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi di lapangan, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan (calk) pada bab iii, pada poin 3.2 halaman 28 yaitu tentang hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Terkait catatan dari LHP-BPK tersebut telah kami tindaklanjuti dengan penetapan kurang bayar kepada wajib pajak untuk kemudian ditagihkan di tahun berjalan ini,” tukas Eman.

Selanjutnya, terkait realisasi pendapatan daerah, Fraksi Restorasi Nurani memintakan tambahan penjelasan mengenai defisit yang tercatat sebesar Rp. 24.926.002.065,60, dapat dijelaskan bahwa defisit tersebut dihasilkan atas selisih kurang realisasi pendapatan yang kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja daerah, seperti yang telah tergambar dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada laporan keuangan pemerintah daerah kota tomohon tahun anggaran 2019.

Baca Juga:  Ayah Kabag Ekonomi Berpulang, Eman Turut Berbelasungkawa

“Dalam LRA, defisit tersebut kemudian ditutupi dengan komponen pembiayaan yaitu dari silpa tahun anggaran sebelumnya yang termasuk dalam komponen penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 29.943.239.962,dan kemudian dikurangi dengan komponen pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sejumlah Rp. 27.943.239.962,-. dan dengan demikian di tahun 2019 pemerintah kota tomohon mencatatkan silpa sebesar Rp. 3.017.237.896,40,” ulasnya.

Lebih lanjut mengenai pendapatan daerah fraksi restorasi nurani memintakan penjelasan mengenai capaian pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terealisasi sebesar Rp. 8.944.832.218,- atau 66.75 %, lata Wali Kota, hal ini diakibatkan oleh penerimaan dari pos tersebut tidak terealisasi sesuai apa yang telah diproyeksikan dalam APBD.

“Salah satu contoh adalah realisasi pendapatan lainnya yaitu bonus produksi panas bumi dari PT. Pertamina yang terealisasi 53,24% dari proyeksi yang ada,” terangnya.

Berikutnya masih terkait pertanyaan Fraksi Restorasi Nurani mengenai defisit laporan operasional (LO) sebesar minus Rp. 5.232.428.644,44, seperti halnya defisit yang tercatat pada laporan realisasi anggaran (LRA), dijelskan Eman, defisit tersebut didapatkan dari selisih antara realisasi pendapatan dibandingkan dengan beban dari kegiatan operasional dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi dengan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Kemudian, sehubungan dengan laporan arus kas (LAK) per 31 desember 2019 yang mencatatkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp. 122.029.873.348,.

Baca Juga:  400 Meter Pengerjaan Saluran Irigasi Desa Moyag Tapoan Selesai Dikerjakan

“Dapat kami jelaskan tercatatnya minus sedemikian besar dikarenakan tidak adanya aktivitas arus kas yang masuk dari aktivitas investasi sebagai pembanding dari aktivitas arus kas keluar sebesar Rp. 122.029.873.348,- yang digunakan pemerintah Kota Tomohon untuk realisasi belanja modal tahun 2019,” jelasnya.

Perihal permintaan klarifikasi dari fraksi partai golkar mengenai jumlah kewajiban sejumlah Rp. 21.225.711.841,40. yang terdiri atas utang perhitungan fihak ketiga, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya dapat dijelaskan jumlah tersebut merupakan kewajiban pemerintah Kota Tomohon yang masih harus dibayarkan per 31 Desember 2019, yang terdiri dari 1) utang perhitungan fihak ketiga merupakan utang pajak pusat yang masih harus disetorkan oleh beberapa perangkat daerah; 2) utang beban merupakan penjumlahan dari utang beban pegawai, utang beban barang dan jasa serta utang beban bantuan sosial; dan 3) utang jangka pendek lainnya yang merupakan utang atas kontrak pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan namun belum terbayarkan..

“Menanggapi pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan, yang secara keseluruhan terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, Kami mengapresiasi seluruh masukan dan saran yang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan pula bahwa seluruh catatan LHP-BPK tersebut kami telah tindaklanjuti melalui rencana aksi tindaklanjut yang telah kami sampaikan kepada pihak BPK-RI,” tutur Wali Kota.

Yunita Rotikan