Wow! Siloam Hospital Manado Patok Harga “Surat Sakti” Rapid Test Rp.350 Ribu/Orang

MANADO, MANADONEWS.co.id Kritikan keras Pakar epidemiologi Pandu Riono mengenai Rapid Test yang marak dilakukan pemerintah daerah atau pihak Rumah sakit swasta di tengah wabah virus Corona (COVID-19) yang hasilnya tidak akurat dan rawan di komersialisasi, ternyata mendekati kebenaran masih terus terjadi.

Hal itu antara lain karena adanya kebijakan pemerintah bagi yang hendak bepergian dari satu kota baik lewat laut dan udara serta kereta Api wajib menunjukan hasil Rapid Test.

Dimana sebelumnya menurut dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), rapid test sangat tidak akurat. Menurutnya, hasil rapid test tidak bisa menjadi acuan.

“Adanya testing cepat antibodi, rapid test, ini sangat tidak akurat,” imbuh Pandu.

“Yang dites itu antibodi. Antibodi itu artinya respons tubuh terhadap adanya virus. Itu terbentuk seminggu atau beberapa hari setelah terinfeksi. Kalau tidak reaktif, bukan berarti tidak terinfeksi. Kalau reaktif, bukan berati bisa infeksius,” kata Pandu.

Dengan maraknya fenomena Rapid Test, terang Pandu, terjadilah komersialisasi. Salah satunya ketika rapid test menjadi syarat seseorang sebelum boleh menggunakan transportasi pesawat ataupun kereta api. Padahal, menurutnya, rapid test belum dijamin akurasinya.

Baca Juga:  DPRD Pertanyakan Proyek 11 Miliar Diduga hanya Penunjukan Langsung

“Itu useless sebenarnya,” jelas Pandu
“Karena kalau tidak, publik rugi, atau banyak uang negara yang seharusnya bisa meningkatkan kapasitas tim PCR, (malah) hanya untuk membeli (alat) rapid,” tuturnya

Pantauan media ini di RS Siloam Manado, Senin (7/7/2020) tampak kerumunan warga yang mengantri untuk mendapatkan bukti Rapid Test dengan biaya Rp.350 ribu/orang.

Adapun warga yang datang berasal dari berbagai daerah di Sulut, dimana surat keterangan telah melakukan Rapid Test ini memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan keluar kota Manado lewat transportasi udara.

Untuk mendapatkan “surat sakti” salah satu kelengkapan administrasi ketika bepergian itu, syaratnya hanya memperlihatkan foto copy KTP dan menyiapkan biaya Rp.350 ribu rupiah.

“Kami datang pagi hari, nanti jam 5 sore baru kami dapatkan hasil”ujar pasangan suami Istri asal kepulauan kepada media ini di RS Siloam sambil memperlihatkan invoice pembayaran dan hasil Rapit Test mereka berdua yang menyebutkan “non reaktif”.

Sementara itu, Jubir Satgas Covid-19 Sulawesi Utara (Sulut) dr Steaven Dandel ketika di konfirmasi tingginya biaya Rapid Test itu menegaskan dirinya tidak dapat mengomentari soal biaya Rapid test di salah satu RS swasta di kota Manado itu.

Baca Juga:  Lima Atlet Taekwondo Sulut Raih Medali di Kejurnas Taekwondo NTB

“Kenapa harus bayar sebesar itu saya tidak paham, namun kalau milik pemerintah itu free of charge jadi tidak ada unsur profitnya.”kata Steven.

Lebih jauh Dandel menuturkan, Rapid Test itu penggunaannya sebenarnya terbatas untuk Surveilans dan bukan untuk diagnosa, Jadi penggunaan di RS sebenarnya kurang tepat, namun jika penggunaan di lapangan untuk tracing dan melihat potensi kekebalan ( herd immunity) di masyarakat itu yang tepat.

Dia menambahkan, pada intinya yang dipersoalkan atau di kritisi oleh ahli dan masyarakat adalah pemanfaatan hasil Rapid Test untuk pelaku perjalanan. Ini yang salah kaprah dan potensi mal administrasi serta profit takingnya sangat besar.

“Pada prinsipnya yang di gugat gugat sebenarnya hal diatas, dan kalau seseorang hasil rapid reaktif belum pasti dia Covid 19 dan sebaliknya rapid non reaktif belum pasti juga bebas Covid 19.”tandas Dandel.(nando)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
3509 votes

This will close in 10 seconds