Terungkap di Rakor Bawaslu Dihadiri Pjs Gubernur, Kapolda dan Danrem, Banyak Paslon tidak Mematuhi Protokol Covid-19

  • Whatsapp

Manado – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama pemangku kepentingan (stakeholder) pencegahan, pengawasan dan penindakan kepada pelanggar protap Covid-19 pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2020.

Rapat koordinasi dihadiri Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni, Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra, anggota KPU Provinsi se Sulut, Wakajati Sulut, Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer, Kasatpol PP dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sulut.

Bacaan Lainnya

Kegiatan dibuka Ketua Bawaslu Sulut, Dr. Herwyn J.H Malonda, M.Pd, MH, dalam penyampaiannya fokus rapat agar pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan baik meski di tengah pandemi Covid-19 sekaligus finalisasi Tim Pokja Covid-19.

“Penegakan protokol kesehatan sangat penting memastikan seluruh jajaran Bawaslu, Pemprov, KPU, Polda, Kejati dan Danrem siap menjalakan fungsi dan tugas masing-masing,” jelas Herwyn Malonda.

Baca Juga:  Promosi "Colorful Bitung 2019" Hiasi Malam Pisah Taon Pemkot Bitung

Sementara, anggota Bawaslu Kenly Poluan menerangkan bahwa beberapa hari sebelumnya Bawaslu Sulut telah merekap masalah-masalah yang terjadi di lapangan (tahapan kampanye).

“Masalah paling besar ialah penerapan protokol kesehatan dalam hal ini tahapan kampanye yang melibatkan banyak massa sehingga menimbulkan kerumunan. Bawaslu telah mengirimkan surat kepada para paslon tapi sebagian besar tidak merespons,” jelas Poluan.

Anggota Bawaslu Mustarin Humagi mengatakan, pelaksanaan penindakan pelanggaran tidak boleh memihak salah satu paslon.

Selanjutnya, Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer, menjelaskan bahwa pihaknya siap selalu mengamankan situasi setiap proses Pilkada 2020.

“Sekitar 1.500 personel telah diterjunkan di wilayah-wilayah rawan bermasalah,” terang Prince Meyer.

Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni, mengatakan bahwa terkait Pilkada di masa pandemi Covid-19 harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi.

Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara menghadapi dua peristiwa yakni pandemi Covid-19 dan Pilkada serentak 2020. Berharap tidak terjadi klaster-klaster baru.

“Sinergitas sangat penting dalam mencapai tujuan bersama yakni mensukseskan pilkada 2020,” tutur Pjs Gubernur.

Baca Juga:  Pandangan Pimpinan Bawaslu Sulut Soal Peningkatan SDM dalam Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Covid-19

Kapolda Irjen Panca Putra mengatakan terus memerintahkan personel kepolisian agar selalu dalam penindakan pelanggaran di lapangan harus sesuai prosedur.

“Kepolisian aktif berkoordinasi dengan jajaran di bawah baik Polres maupun Polsek,” tukas Kapolda.

Sebelum menutup kegiatan, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, berharap bersama tim Pokja yang nanti terbentuk, proses penanganan pelanggaran dalam Pilkada sejalan dan sepemahaman pada peraturan perundang-undangan Pilkada yang berlaku.

(***/JerryPalohoon)

Pos terkait