Di Indonesia tidak ada Provinsi ‘Low Income’

Jakarta, Manadonews.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan capaian pelaksanaan SDDs di Indonesia, yaitu diarusutamakannya SDGs kedalam RPJMN 2020-2024 dan menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional SDGs.

Hal tersebut dikatakan Suharso Monoarfa ketika sambutan pada webinar yang  bertajuk “Untukmu Indonesiaku, Membangun Indonesia secara Berkelanjutan dari Timur”.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Menteri Investasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Wakil Gubernur Papua Barat.

Menteri Monoarfa juga menerangkan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Aspek kesehatan, Menteri mengatakan bahwa pandemi menyadarkan semua pihak bahwa sistem kesehatan nasional Indonesia khususnya di daerah, tidak sesuai harapan.

“Saat ini masih terdapat 12 persen Puskesmas tanpa dokter di Indonesia, Oleh karenanya. Hal ini jangan terjadi lagi di tahun 2022,” tukas Menteri.

Di aspek pendidikan, Menteri berharap rata-rata lama sekolah naik sampai 12 tahun, karena saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 8 tahun.

“Masalah lain dalam pendidikan menurut Menteri adalah skor PISA Indonesia yang lebih rendah dari Malaysia dan Singapura,” kata dia.

Baca Juga:  Cek Kesiapan Pemilu Dua Pimpinan TNI Polri ini Sambangi Miangas

Sementara itu, dari aspek PRDB, Menteri bersyukur karena tidak ada provinsi di Indonesia yang tergolong ‘low income’ dan untuk wilayah timur Indonesia, Menteri mengatakan ada beberapa yang masih masuk dalam kategori lower middle income, dan Kalimantan Timur memimpin dengan provinsi berpendapatan tinggi.

“Papua sudah lepas dari lower middle income. Jadi Kalimantan Timur dan Papua Barat adalah representasi dari timur,” tutup Menteri. (JerryPalohoon)