Ferry Liando Mengingatkan Hal yang tidak bisa Dilakukan Limi Mokodompit dan Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat Bupati

Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, melantik Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Minggu (22/5/2022).

Penjabat Bupati yang dilantik adalah Limi Mokodompit sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) menggantikan Yasti Mokoagow dan Rinny Tamuntuan sebagai Penjabat Bupati Sangihe menggantikan Jabes Gaghana.

Bacaan Lainnya

Saat ini Rinny Tamuntuan menjabat Kepala Dinas Sosial Sulut, sementara Limi Mokodompit Kadis Lingkungan Hidup.

Dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, mengatakan Limi Mokodompit dan Rinny Tamuntuan yang akan menjabat di atas 2 tahun memiliki kewenangan yang besar.

“Kewenangan itu adalah bersama DPRD dalam membahas dan menetapkan APBD. Bersama DPRD dapat membahas dan menetapkan Peraturan Daerah atau Perda,” jelas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Minggu sore.

Baca Juga:  AA-RS Menghadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Kantor Bank Sulutgo, Andrei Angouw: Bagian dari Inovasi Besar

Ferry Liando menambahkan, dalam hal mengisi jabatan eselon 2 yang lowong dikarenakan pejabat lama memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau bermasalah hukum, kedua penjabat diberikan kewenangan.

“Namun dari semua kewenangan yang besar itu, dua penjabat bupati dilarang untuk melakukan empat hal,” tukas Liando.

Ke 4 hal tersebut, menurut Liando, yakni dilarang melakukan mutasi pejabat, dilarang mengusulkan pemekaran daerah, dilarang membatalkan perizinan yang telah dilakukan pejabat kepala daerah terdahulu dan dilarang membuat kebijakan yang terkesan membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah terdahulu.

“Meski dilarang, namun dalam kondisi mendesak penjabat bupati dapat saja melakukan larangan itu sepanjang mendapat persetujuan Mendagri,” jelas Ferry Liando.

Meskipun tidak diatur berapa tahun maksimal dan minimal berapa lama seorang pejabat menjadi penjabat bupati, namun disarankan Liando, gubernur dapat melakukan evaluasi setiap 5 bulan.

“Dengan mempertimbangkan penilaian dan masukan DPRD setempat,” kata Liando.

Tugas pertama yang harus dilakukan penjabat bupati, kata Liando, pertama melakukan konsolidasi birokrasi. Penjabat harus mengenal karakter dan budaya birokrasi di mana dia ditempatkan.

Baca Juga:  Olly Dondokambey Dorong GAMKI jadi Pelopor Gerakan 'Marijo Bakobong'

“Harus tahu kemampuan SDM yang dimiliki birokrasinya. Hambatan dan kekuatan yang dimiliki jajaran birokrasinya,” tutur Liando.

Kedua, komunikasi politik dengan DPRD sebagai mitra kerja penjabat bupati.

“Tanpa relasi yang baik dengan DPRD maka sehebat apapun yang dimiliki seorang penjabat tidak akan berarti apa-apa jika komunikasi politik tidak dibangun dengan DPRD,” kata Liando.

Ketiga, adaptasi sosial. Penjabat harus langsung terjun ke masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat mengenal siapa penjabat bupati.

“Apalagi penjabat bupati tidak melalui proses pemilihan langsung (by election) tetapi hanya ditunjuk (by appointed),” pungkas Ferry Liando.

(JerryPalohoon)

Pos terkait