Syarat Bertambah, Ferry Liando: Kompetisi DPD-RI Pemilu 2024 Semakin Berat

Manado – Kompetisi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada Pemilu 2024 semakin berat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk mendaftar.

Hal itu dikatakan Dosen Kepemiluan Ferry Daud Liando ketika menjadi narasumber pada kegiatan webinar nasional dengan topik “Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD-RI 2024-2029, Mengapa Sepi?” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu 17 Desember 2022.

Bacaan Lainnya

“Makin berat karena syarat pencalonan harus mendapatkan dukungan awal dari masyarakat. Dukungan itu dilakukan dalam bentuk penyerahan KTP dan cap jempol jari,” jelas Ferry Liando.

Pada pemilu sebelumnya ketentuan ini hanya mengatur KTP dan tanda tangan. Tapi, kali ini wajib disertai dengan cap jempol.

“Aturan ini dilakukan karena pada pemilu sebelumnya banyak calon yang tidak mendapatkan dukungan dan akhirnya memanipulasi dukungan dengan membeli KTP masyarakat di sejumlah tempat dan memanipulasi dukungan,” tukas Liando.

Baca Juga:  Irjen Pol Mulyatno: Kita Tindak Lanjuti Instruksi Pemerintah.

Dukungan masyarakat harus diinput dalam aplikasi pencalonan dengan memasukkan NIK pendukung sehingga akan mudah terlacak terjadinya dukungan ganda baik dalam satu calon atau dengan calon berbeda.

Jika dalam verifikasi ternyata ada data yang tidak benar maka calon harus mengganti dengan 50 kali lipat. Jika data dukungan tidak benar sebanyak 50 maka wajib mengganti dengan 500 dukungan.

“Pendukung juga tidak boleh hanya terpusat di satu wilayah tetapi dukungan penduduk dan dukungan wilayah 50 persen dari jumlah wilayah,” tambah Liando.

Dalam mengumpulkan dukungan, terkadang ada masyarakat meminta imbalan sehingga menyulitkan calon dalam memperoleh dukungan.

Calon juga harus wajib mengundurkan diri dari ASN, Polisi, TNI, DPRD dan jabatan lain pada saat mendaftar.

“Padahal, seharusnya syarat mengundurkan diri adalah ketika hendak dalam penetapan atau pelantikan,” pungkas Ferry Liando.

Pembicara lain adalah Prof. Dr. Ramlan Surbakti (mantan Ketua KPU RI), Prof. Dr. Muhammad (Ketua DKPP RI 2017-2022) dan Totok Hariyono, anggota Bawaslu RI.

Kegiatan webinar dibuka Ketua Umum MIPI, Dr. Bahtiar, yang juga merupakan Dirjen Polpum Kemendagri.

Baca Juga:  Gubernur Olly ikuti Rakor Penanggulangan Pandemi Covid-19 Saat Nataru dan Penanganan Varian Omicron

(JerryPalohoon)

 

Pos terkait