Example floating
Example floating
Berita TerbaruBerita UtamaPolitik

Perkuat Partisipasi Publik, Perlu Mengoptimalkan Digitalisasi Pemilu

×

Perkuat Partisipasi Publik, Perlu Mengoptimalkan Digitalisasi Pemilu

Sebarkan artikel ini

Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperbaiki sistem digitalisasi pemilu, sebab digitalisasi ini akan sangat membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu.

Hal ini mengemuka dalam seminar yang berjudul Efektifitas Digitalisasi Pemilu yang digelar Kelompok Mahasiswa Pusat Studi Kepemiluan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Kamis 9 Maret 2023.

MANTOS MANTOS

Kegiatan dibuka Dekan Dr. Novie Pioh itu menghadirkan 3 narasumber yakni dosen dan peneliti kepemiluan Ferry Daud Liando, Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon dan anggota Bawaslu Sulut Supriady Panggelu.

Menurut dosen politik Unsrat, Ferry Daud Liando, terdapat 4 indikator untuk dapat menentukan kualitas pemilu yakni dukungan regulasi dan undang-undang yang baik, dukungan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan mandiri, dukungan peserta pemilu, serta peran aktif masyarakat sebagai pemilih.

Dalam hal pemilu, posisi masyarakat tidak lagi sebagai objek sebagaimana praktik pemilu di era orde baru yaitu hanya melibatkan masyarakat sebatas pemungutan suara. Namun di era reformasi, posisi masyarakat ditempatkan sebagai subjek.

Baca Juga:  JS-The Winner dapat dukungan 20 Kumtua Belang

“Artinya, pihak yang wajib dilibatkan dalam setiap tahapan pemilu mulai dari perencanaan hingga rekapitulasi hasil pemilu. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen kebijakan dalam rangka membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi,” jelas Ferry Liando.

KPU maupun Bawaslu telah merumuskan sejumlah kebijakan untuk memfasilitasi masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung. Salah satunya adalah kebijakan digitalisasi pemilu.

KPU membuat banyak aplikasi seperti sipol, silon, sidalih, sidapil, silog, situng dan sirekap.

Bawaslu juga membuat aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor), sistem informasi penyelesaian sengketa, gowaslu, siswaslu dan sistem informasi lainnya.

“Sistem informasi dalam bentuk digital pemilu dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan memberikan informasi,” terang pakar tata kelola pemilu ini.

Banyak bentuk kecurangan justru dapat diketahui publik karena adanya aplikasi teknologi.

“Misalnya, banyak masyarakat mengetahui namanya dicatut oleh parpol sebagai pengurus melalui sistem informasi partai politik atau sipol,” tukas Liando.

Sementara Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon, menjelaskan sistem aplikasi teknologi sangat membantu peran serta masyarakat serta membantu KPU dalam hal pelayanan bagi pemilih maupun peserta.

Baca Juga:  Ferry Liando Buka Rahasia Modus Politik Uang Timses Paslon Jelang Pilkada

“Pada Pemilu 2019, KPU menghemat anggaran karena menggunakan aplikasi,” terang Tinangon.

Anggota Bawaslu Sulut, Supriady Panggelu, mengatakan dengan adannya aplikasi teknologi maka memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menuntut hak dan keadilan.

Cuma saja ia menyayangkan belum semua masyarakat memanfaatkan aplikasi ini dengan baik.

“Kami banyak menerima masyarkat atau calon di kantor padahal sebetulnya informasi yang diminta sudah begitu lengkap dalam aplikasi,” tutur Penggelu.

Dalam sesi tanya jawab sebagian mahasiswa mengeluhkan persoalan yang muncul ketika kebijakan digitalisasi ini diterapkan.

Belum semua masyarakat memiliki handphone yang memuat informasi tentang hak dan kewajiban pemilih, belum semua daerah terjangkau oleh listrik dan internet serta sistem server yang belum memiliki spesifikasi yang memadai sehingga kerap terjadi munculnya data yang tidak sesuai fakta.

Menurut Kepala Pusat Studi Kepemiluan, Jeremy Kaligis, bahwa kegiatan seperti ini rutin dilakukan pihaknya dengan topik-topik aktual.

Kegiatan ditutup ketua jurusan Dr. Welly Waworundeng. (***/JerryPalohoon)

 

Example 120x600