Manadonews.co.id – Pertarungan Pilkada 2024 sejumlah daerah masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK).
Engelbert Johannes Rohi akrab disapa Jojo Rohi, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menilai gugatan sengketa ke MK buntut ketidakpuasan penanganan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Bawaslu disuruh berperang (pengawasan) tanpa peluru. Kontestan tak puas proses di Bawaslu akhirnya datang ke MK,” jelas Jojo Rohi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Kajian Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024: Tata Kelola Pemilu di Indonesia sebagai Penguatan Kualitas Demokrasi’ di Hotel Grand Puri, Manado, akhir Desember 2024 lalu.
Lanjutnya, dalam urusan pengawasan pemilu Bawaslu hanya diberikan tugas ‘receh’.
“Seperti politik uang dan serangan fajar. Mestinya Bawaslu masuk urusan ‘money politics’ gelondongan,” tukas Jojo Rohi.
Terkait partisipasi rendah masyarakat dalam pilkada, ia tak sepakat kesalahan hanya ditujukan kepada penyelenggara.
“Partisipasi terminologi politik bukan teknis, tergantung atmosfir politik masyarakat datang memilih,” terang pengamat politik global ini.
Diskusi dibuka Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian, didampingi pimpinan Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, juga menghadirkan narasumber Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando dan Reidy Sumual dari KPID Sulut. (Jerry)
