Langsung ke konten
MANADONEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Utara Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Kantor Kesbangpol Sulut, Jalan 17 Agustus, Kota Manado, pada Kamis (12/2/2026).
Acara dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Johnny Alexander Suak, yang membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk menilai kualitas demokrasi di Bumi Nyiur Melambai.
Komitmen Demokrasi yang Transparan
Gubernur menyampaikan bahwa demokrasi adalah pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun iklim demokrasi yang maju dan sejahtera sebagai kerangka utama pembangunan daerah.
”Penanganan konflik sosial membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Data IDI ini menjadi momentum refleksi, terutama dalam transparansi pemerintahan. Setiap gejolak kecil harus segera diambil tindakan dan diantisipasi dengan cepat oleh pemerintah,” ujar Johnny Suak mengutip pesan Gubernur.
Tren Data IDI: Fluktuasi dan Pemulihan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IDI Sulawesi Utara dalam empat tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik:
2021: 80,41
2022: 78,22 (Kategori Sedang)
2023: 76,27 (Perlu perhatian khusus pada indikator keterlibatan masyarakat)
2024: 81,87 (Peningkatan signifikan)
Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2023—di mana Sulawesi Utara tercatat memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi kedua secara nasional—kondisi keamanan relatif stabil pasca kontestasi Pemilu dan Pilkada.
Kenaikan poin di tahun 2024 menjadi bukti bahwa demokrasi di Sulut berjalan stabil dengan perbaikan yang konsisten.
Kualitas Interaksi Masyarakat
Gubernur menekankan bahwa pengembangan demokrasi bukan sekadar soal merapikan angka statistik di atas kertas, melainkan tentang kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah.
”Semakin tinggi hak politik yang diberikan kepada warga, maka kualitas demokrasi akan semakin baik. FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang berbobot bagi kebijakan di masa depan,” tambahnya.
Kehadiran Stakeholder Lintas Sektor
Kegiatan ini juga diawali dengan sambutan dari Kepala BPS Sulut, Agus Sudibyo, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, antara lain:
Pihak Keamanan & Penyelenggara: Meidy Wowiling (Polda Sulut), Meidy Tinangon (KPU Sulut), serta perwakilan Bawaslu Sulut.
Pemerintahan & Politik: Perwakilan DPRD Sulut, PTUN, perwakilan Partai Politik, serta instansi terkait seperti Bappeda, BKAD, dan Biro Hukum.
Ahli & Masyarakat: Staf Khusus Gubernur, Taufik Tumbelaka (Pengamat Politik & Pemerintahan), akademisi, organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta perwakilan media massa.
Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan penyusunan IDI tahun 2025 dapat memotret kondisi riil kebebasan sipil dan hak politik di Sulawesi Utara secara akurat demi kemajuan daerah. (Jerry)
