Langsung ke konten
BITUNG, Manadonews.co.id – Aroma tak sedap mulai tercium dari wacana pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung.
Rencana penyegaran birokrasi yang sudah lama terekspose ke publik tersebut kini seolah meredup dan kehilangan tajinya.
Muncul dugaan kuat adanya upaya sengaja untuk memperlambat proses pelantikan demi memuluskan kepentingan perseorangan.
Kondisi ini membuat publik bingung. Pimpinan daerah, mulai dari Walikota, Wakil Walikota, hingga Sekretaris Kota, seakan dibuat tidak berkutik oleh oknum yang disinyalir bersembunyi di balik tameng regulasi.
Padahal, hambatan tersebut diduga hanyalah taktik untuk mengulur waktu.
Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bitung, GM, kini menjadi sorotan tajam.
Aktivis Rusdyanto Makahinda menilai kinerja GM sangat lamban dan terkesan sengaja mengulur waktu, sehingga rencana pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hanya menjadi “surga telinga” bagi publik tanpa realisasi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya pertimbangan-pertimbangan yang masuk ke pimpinan diduga merupakan “akal-akalan” oknum tertentu.
Hal ini berpotensi merugikan Pemkot Bitung secara institusi dan diprediksi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan HH-RM.
”Kami melihat kinerja Kaban BKPSDM Kota Bitung sangat lambat. Seharusnya sebagai arsitek birokrasi, beliau mendukung penuh kepemimpinan HH-RM untuk menciptakan iklim birokrasi yang sehat, bukan justru sebaliknya. Jika tidak mampu, lebih baik mundur,” tegas Rusdy kepada media, Senin (13/4/2026).
Rusdy menambahkan bahwa jika kinerja Kaban BKPSDM tidak segera dievaluasi, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi jalannya roda pemerintahan.
Lemahnya konsistensi dalam penyegaran jabatan ini bahkan dikaitkan dengan penurunan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada stabilitas daerah.
”Kaban BKPSDM seharusnya cepat dan mampu memberikan masukan yang riil kepada Walikota agar kondisi birokrasi makin baik, jangan justru menciptakan blunder,” lanjutnya.
Ironisnya, sebuah fakta terungkap dari salah satu sumber resmi yang enggan disebutkan namanya.
Ia menyatakan bahwa Pemkot Bitung sebenarnya sudah diperbolehkan melakukan rolling jabatan JPT.
”Beberapa waktu lalu Bitung sudah memperoleh persetujuan Kepala BKN untuk pengisian dengan Manajemen Talenta. Lambat atau cepatnya sekarang tergantung instansinya, sepanjang hal tersebut sesuai ketentuan,” ungkap sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKPSDM Kota Bitung yang coba dikonfirmasi pada Senin (13/04/2026) tidak memberikan tanggapan sedikit pun.
Sikap bungkam ini semakin memperkuat pertanyaan publik terkait komitmen Kaban BKPSDM, yang sebelumnya juga sempat disorot terkait isu netralitas ASN.
Masyarakat kini menunggu ketegasan pimpinan daerah untuk segera mengambil langkah nyata demi efektivitas birokrasi di Kota Bitung.
Editor: VM
