SITARO, Manadonews.co.id – Menjelang rencana aksi damai yang dijadwalkan pada Senin, 11 Mei 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sitaro mengeluarkan instruksi keras. Seluruh kader, pengurus, hingga simpatisan dilarang keras terlibat dalam aksi yang bertujuan memberikan dukungan moral bagi Bupati CIK tersebut.
Bupati CIK diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terkait dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) penanganan bencana erupsi Gunung Ruang yang merugikan negara sekitar Rp22,775 miliar.
Sekretaris DPD II Golkar Sitaro, Woldewin Sasue, menegaskan bahwa perintah ini berlaku untuk seluruh tingkatan pengurus. Ia meminta kader menunjukkan kedewasaan politik dengan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami mengimbau semua kader tidak ambil bagian dalam aksi damai yang diserukan lewat media sosial. Jika ada yang tidak mengindahkan imbauan ini, itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan atas nama Partai Golkar,” kata Woldewin kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).
Sikap dingin Golkar Sitaro terhadap nasib Bupati bukan tanpa alasan. Woldewin menyoroti surat terbuka yang ditulis CIK kepada Presiden Prabowo dan pimpinan lembaga tinggi lainnya, termasuk Ketua Umum Golkar, sebagai langkah yang oportunistik.
Selama setahun menjabat, CIK dituding mengabaikan Partai Golkar sebagai mesin politik yang mengusungnya. Komunikasi antara bupati dengan pengurus daerah disebut hampir tidak ada, bahkan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah.
“Selama ini pengurus dan kader sepertinya tidak dianggap. Bahkan Ketua DPD II Golkar Sitaro, Alfrets Ronald Takarendehang, tidak pernah didengar apalagi dilibatkan dalam masukan kebijakan pemerintahan,” ungkap Woldewin dengan nada menyesal.
Lebih jauh, Golkar Sitaro mencium adanya indikasi kuat bahwa CIK dan lingkaran terdekatnya sudah tidak sejalan dengan garis partai. Woldewin menyebut adanya temuan di lapangan bahwa keluarga inti bupati diduga telah berafiliasi dengan partai politik lain.
“Lantas kenapa sekarang ketika tersandung kasus hukum, justru baru mengingat Golkar? Fakta di lapangan menunjukkan komitmen terhadap Golkar sudah lama ditinggalkan. Ini yang kami sayangkan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Golkar Sitaro secara resmi menarik jarak dari upaya mobilisasi massa yang membela Bupati CIK dan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Kejati Sulut. (VM)
