Dari kejauhan, Pulau Manado Tua tampak menjulang di tengah Teluk Manado. Gunung vulkaniknya berdiri kokoh, seakan menjadi mercusuar alami yang sejak berabad-abad lalu menandai pintu masuk ke pesisir utara Sulawesi.
Kini pulau itu lebih dikenal sebagai tujuan wisata bahari. Namun jauh sebelum boulevard, pusat perdagangan, dan gedung pemerintahan memenuhi daratan Manado, denyut kekuasaan justru berpusat di pulau tersebut. Nama “Manado” pada mulanya bukan merujuk pada kota yang kita kenal sekarang, melainkan pada sebuah kerajaan maritim yang dalam sejumlah sumber lama dikenal sebagai Kerajaan Bawontehu.
Peta-peta Portugis dan Spanyol abad ke-16 mencatat wilayah itu dengan berbagai nama, seperti Manarouw atau Manadou. Letaknya yang strategis di antara jalur pelayaran Maluku, Mindanao, dan Laut Sulawesi menjadikan kawasan ini persinggahan penting para saudagar dan pelaut. Pada masa perdagangan rempah mencapai puncaknya, laut adalah urat nadi kekuasaan, dan Manado Tua tumbuh sebagai salah satu simpulnya.
Kerajaan yang Bertumpu pada Laut
Sebagai kerajaan kepulauan, pengaruh Manado Tua membentang hingga Bunaken, Siladen, Mantehage, Nain, Talise, Bangka, dan Lembeh. Pulau-pulau tersebut bukan sekadar gugusan daratan, melainkan mata rantai jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai kawasan di Nusantara timur.
Karakter masyarakatnya pun berbeda dengan komunitas agraris di daratan Minahasa. Secara etnografis, penduduk Manado Tua memiliki kedekatan dengan masyarakat kepulauan Sangihe-Talaud. Kehidupan mereka bertumpu pada pelayaran, penangkapan ikan, dan perdagangan antarpulau, sementara sistem pemerintahannya bercorak kerajaan maritim.
Di daratan, lanskap sosial berkembang dengan cara yang lain.
Wilayah yang kini menjadi pusat Kota Manado dahulu dikenal sebagai Wenang. Kawasan ini dihuni masyarakat Minahasa yang mengatur kehidupan melalui sistem pemerintahan adat berbasis walak, yakni kesatuan wilayah otonom yang dipimpin oleh seorang ukung. Struktur tersebut berbeda dari sistem kerajaan karena tidak mengenal seorang raja yang berkuasa atas seluruh wilayah.
Sebaliknya, Wenang merupakan bagian dari jaringan komunitas adat yang berdiri mandiri, tetapi tetap terikat oleh hubungan kekerabatan, musyawarah, dan kepentingan bersama.
Wenang Sebelum Menjadi Kota
Tradisi lisan Minahasa menempatkan Dotu Lolong Lasut sebagai tokoh Tombulu yang melakukan tumani—mencari wilayah permukiman baru—ke kawasan Wenang sekitar abad ke-16.
Namun, kedatangannya bukan berarti memasuki wilayah yang belum berpenghuni. Sejumlah temuan arkeologis menunjukkan bahwa kawasan ini telah lama dihuni komunitas era Malesung. Waruga-waruga tua tanpa relief yang tersebar di sekitar Manado menjadi jejak keberadaan masyarakat purba tersebut.
Ketika itu, Wenang masih berupa kawasan pesisir yang dikelilingi rawa, aliran sungai, dan hutan pohon wenang (Macaranga hispida), tumbuhan yang diyakini menjadi asal penamaan wilayah tersebut.
Penduduk hidup dari bertani, berburu, menangkap ikan, dan menukar hasil bumi dengan para pedagang yang singgah di teluk.
Kawasan ini juga dihuni beragam kelompok masyarakat. Di pesisir berkembang komunitas Bantik yang dikenal sebagai pelaut ulung, sementara di wilayah lain hidup kelompok Tonsea, Tombulu, dan Tondano. Keberagaman itu menjadikan Wenang sebagai ruang perjumpaan berbagai komunitas jauh sebelum lahirnya batas-batas administratif kolonial.
Persimpangan Kepentingan Dunia
Masuknya Portugis ke Maluku pada awal abad ke-16 membawa perubahan besar bagi kawasan utara Sulawesi. Jalur perdagangan rempah yang menghubungkan Maluku, Filipina selatan, dan Sulawesi menjadikan Manado Tua sebagai titik persinggahan yang semakin penting.
Bersama para pedagang datang pula para misionaris dan kepentingan politik kerajaan-kerajaan Iberia.
Sumber-sumber kolonial mencatat seorang penguasa bernama Don Fernando yang memerintah Siau dan Manado pada pertengahan abad ke-17. Ia disebut telah menerima baptisan Katolik, sebuah penanda kuat bahwa wilayah kepulauan di utara Sulawesi telah masuk ke dalam orbit politik Spanyol.
Namun dominasi Iberia tidak berlangsung lama.
Memasuki paruh kedua abad ke-17, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mulai memperluas pengaruhnya ke utara Sulawesi. Persaingan dagang berubah menjadi perebutan kendali politik dan militer.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, kawasan Minahasa juga menghadapi tekanan dari Kerajaan Bolaang Mongondow.
Ketika Walak Minahasa Memilih Bersekutu
Sejumlah catatan kolonial menggambarkan konflik yang melibatkan Bolaang Mongondow dan Minahasa. Akan tetapi, ekspansi Loloda Mokoagow tidak pernah mencapai Wenang ataupun pesisir Manado.
Pertikaian terutama berlangsung di kawasan perbatasan, seperti Tonsawang serta wilayah Tountemboan yang membentang dari dataran tinggi Kawangkoan, Langowan, dan Tompaso hingga pesisir Amurang dan Rumoong.
Ancaman tersebut mendorong para pemimpin walak Minahasa membangun aliansi yang lebih kuat. Mereka akhirnya memilih bekerja sama dengan VOC sebagai langkah strategis untuk membendung ekspansi Bolaang Mongondow sekaligus mengakhiri pengaruh Spanyol di kawasan utara Sulawesi.
Keputusan itu menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah Minahasa.
Dari Pulau ke Daratan
Pada 10 Januari 1679, para pemimpin walak Minahasa menandatangani perjanjian dengan VOC yang diwakili Gubernur Maluku Robertus Padtbrugge. Perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Verbond van 1679 bukan sekadar kesepakatan politik, melainkan fondasi bagi lahirnya tatanan kekuasaan baru di utara Sulawesi.
Setelah perjanjian tersebut, VOC memperkuat posisinya di Wenang. Benteng peninggalan Spanyol di kawasan itu diambil alih, diperluas, dan kemudian dikenal sebagai Fort Amsterdam. Dari benteng inilah pemerintahan kolonial mengendalikan perdagangan, keamanan, dan administrasi wilayah.
Perubahan itu membawa konsekuensi besar.
Perlahan-lahan pusat aktivitas politik bergeser dari Pulau Manado Tua menuju daratan Wenang. Bersamaan dengan perpindahan pusat kekuasaan, nama “Manado” pun mengikuti. Wenang lambat laun dikenal sebagai Manado.
Lahirnya Kota Kosmopolitan
Menjelang akhir abad ke-17, pamor Kerajaan Bawontehu semakin memudar. Monopoli VOC mengubah pola perdagangan, sementara perpindahan penduduk dari pulau ke daratan terus berlangsung.
Pertumbuhan Wenang pun semakin pesat.
Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Manado sebagai pusat Karesidenan. Nama Wenang secara bertahap menghilang dari administrasi kolonial, digantikan oleh nama Manado yang kemudian melekat hingga kini.
Sebagai kota pelabuhan, Manado berkembang menjadi ruang perjumpaan berbagai etnis dan budaya. Kawasan Pecinan tumbuh bersama para pedagang Tionghoa. Komunitas Arab membangun permukimannya sendiri. Orang-orang Borgo menjadi bagian penting kehidupan kota, sementara arus migrasi dari Sangihe, Talaud, Gorontalo, Maluku, dan berbagai daerah lain terus memperkaya wajah Manado.
Laut yang dahulu menjadi batas antara pulau dan daratan, pada akhirnya justru menyatukan semuanya.
Dari sanalah Manado modern lahir—bukan sebagai kota yang dibangun oleh satu kelompok atau satu kerajaan semata, melainkan sebagai hasil dari perjalanan panjang perdagangan, migrasi, diplomasi, dan perebutan kekuasaan yang berlangsung selama berabad-abad.
Referensi
- N. Graafland, De Minahassa: Haar Verleden en Haar Tegenwoordige Toestand (Batavia: G. Kolff & Co., 1867).
- Shinzo Hayase, Domingo M. Non, dan Alex J. Ulaen, Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf (Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1999).
- H.M. Taulu, Sejarah Minahasa (Manado: Yayasan Membangun, 1969).
- Jessy Wenas, Sejarah dan Kebudayaan Minahasa (Manado: Institut Seni dan Budaya Sulawesi Utara, 2007).
- Robertus Padtbrugge, “Het Journaal van Padtbrugge’s Reis naar Noord-Celebes en de Noordereilanden (1677–1679)”, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (1866).
- Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië (Batavia: Landsdrukkerij, edisi 1853–1870).
