MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menorehkan sejarah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara beruntun. Namun, catatan emas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini dinilai bukan sekadar urusan rapi administrasi, melainkan cerminan dari kinerja nyata di lapangan.
Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Achmad Anang Henardy, dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut, Rocky Wowor, menegaskan bahwa mempertahankan WTP selama lebih dari satu dekade sejak 2014 hingga 2025 adalah bukti konsistensi tata kelola yang luar biasa. Ia memberikan apresiasi khusus atas komitmen Gubernur Yulius Selvanus yang berhasil mengawal tahun anggaran 2025 dengan bersih dan berkinerja tinggi.
“WTP ke-12 ini adalah pembuktian atas capaian kinerja yang solid di sepanjang tahun 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus. Ini memperlihatkan bahwa transparansi keuangan berjalan beriringan dengan eksekusi program yang menyentuh masyarakat,” ujar Rocky Wowor usai memimpin rapat fraksi.
Rocky menambahkan, transparansi anggaran di Sulut berhasil dikonversi menjadi kebijakan progresif yang melindungi rakyat kecil. Salah satu yang paling monumental adalah keberhasilan Sulut menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Kebijakan ini adalah bukti konkret keberpihakan pemerintah. Uang daerah benar-benar digunakan untuk memberi payung perlindungan bagi para pekerja lokal dan memperkuat jaminan sosial masyarakat,” lanjutnya.
Tak hanya di sektor ketenagakerjaan, efektivitas penggunaan anggaran Pemprov Sulut di tahun 2025 juga terbukti lewat intervensi sosial yang mendapat pengakuan nasional. Di antaranya, Sulut sukses menyabet penghargaan Terbaik I tingkat provinsi untuk kategori penanggulangan kemiskinan serta program penurunan angka stunting (tengkes).
Dengan hasil ini, Fraksi PDIP berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif di Sulut terus terjaga demi memastikan setiap rupiah dari APBD selalu berujung pada kesejahteraan warga Bumi Nyiur Melambai. (**Jerry)
