Tak Melancong ke Luar Daerah, Dewan Banjir Unjuk Rasa

  • Whatsapp

fb_img_1477306557597

MANADO,MANADONEWS- Setelah beberapa pekan tak melakukan aktifitas diluar daerah alias melancong, gedung kantor dewan ramai didatangi pengunjuk rasa.

Buktinya,masyarakat yang menamakan diri sebagai  perwakilan Nelayan Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan IV secara spontan datang membawa Aspirasi sekaligus pengaduan plus keberatan mereka atas ditutupnya akses melaut oleh Kontraktor CV Total Bangun Mandiri.

Menurut mereka, Proyek pemecah ombak yang dibuat sangatlah membahayakan nyawa nelayan saat mereka melaut . Sebab apabila secara tiba-tiba datang badai karena lokasi pendaratan bukan lagi pasir tetapi sudah bebatuan besar.

“Kondisi pemecah ombak yang dibuat bukanlah pada zona pecahan ombak tapi pada garis pantai yang adalah tempat perahu nelayan serta akses pulang pergi ke laut. Dan perlu diketahui sudah ada kesepakatan dengan Komnas HAM yang telah diingkari, dan tidak adanya akses ke laut menyebabkan sebagian nelayan menganggur.” ucap mereka dihadapan legislator 

Menyikapi.polemik tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Manado dr. Richard Sualang langsung menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengagendakan kegiatan turun lapangan yang difasilitasi oleh Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kota Manado.

Baca Juga:  Lantamal VIII Terus Gencarkan Vaksinasi, Bentuk Herd Immunity

“Kami bersama nelayan akan menuju lokasi tempat yang menjadi pengaduan masyarakat,” ucapnya

Ironisnya, pada saat yang sama diruang rapat gabungan DPRD, para wakil rakyat inipun menerima kunjungan dari masyarakat yang membawa aspirasi yakni, dari masyarakat Sario utara Lingkungan I dan II yang menjadi korban bencana banjir.

“Kami pertanyakan bantuan dana korban banjir bagi masyarakat korban banjir yang sampai saat ini belum semua direalisasi.”koar mereka kesal

Menurut mereka keterlibatan Kepala Lingkungan dalam hal memfasilitasi bantuan dana tersebut harus diusut oleh Pemkot dan dimintakan DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi warga tersebut.

“Kami berharap dana bantuan banjir harus lebih transparan,” pungkas mereka

Sementara itu sejumlah anggota DPRD seperti, Hengky Kawalo, Soni Lela, Markho Tampi, Lilly Walandha,Arthur Paat, Fatma Bin Syech, Vanda Pinontoan, Abdul Wahid Ibrahim, Fanny Mantali serta Dijana Pakasi berjanji aspirasi mereka akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Memang benar masih banyak warga korban banjir yang belum mendapat bantuan bencana yang disalurkan oleh Pemerintah Kota,” ucap Kawal

Baca Juga:  Pemkab Minsel Berhasil Pertahankan Opini WTP

Sementara itu Kepala BPBD Kota Manado Max Maxmilian Tatahede Ssos,mengatakan penyaluran dana bantuan banjir sudah dilakukan oleh pemerintah Kota.

“Pemberian bantuan itu sesuai dengan hasil tim verifikasi yang langsung turun kelapangan untuk melakukan pendataan,”tukasnya.

Diapun menambahkan, bagi warga yang belum mendapat bantuan mohon bersabar sebab pemerintah masih akan menyalurkan bantuan tahap kedua sesuai dengan data yang ada.

“Bagi warga yang kena banjir pasti akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi bangunan rumah yang rusak,”pamungkas mantan Lurah Tumumpa Satu ini.

 

(Onal Gampu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *