JAKARTA, MANDONEWS – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan sarana pendukung tugas kedewanan harus diperbaiki untuk memberikan hasil maksimal kerja.
“Masalahnya di supporting sistem anggota DPR harus bertanggungjawab, ini menjadi penting,” tukasnya dalam diskusi diskusi publik di media center Gedung DPR RI, Senin(24/1)
Polilitisi partai Golkar ini menepis DPR belum mampu membuktikan kerja maksimal.
“Harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga, tidak terbentuk opini miring di kalangan masyarakat,” tukasnya.
Ia mencontohkan saat mau rapat mitra kerja tidak datang.
“Ini dampakanya juga jelas,” tukasnya.
Dalam melahirkan suatu undang-undang pihaknya harus betul-betul yakin produk legislasi tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat republik ini. Dia menyebut RUU Kelapa sawit yang komoditas Indonesia yang sudah mendunia. Namun faktanya terjadi persaingan di pasar minyak dunia, khususnya bagi produsen minyak jagung maupun minyak kedelai.
“Kan kita harus berpihak pada kepentingan bangsa ini. Begitu juga terhadap RUU pertembakauan, kita memilih berpihak kepada kepantingan petani tembakau kita, tukasnya. Sementara Wakil ketua Baleg DPR RI, Arief Wibowo mengamini diperkuatnya kewenangan Baleg. Hal itu untuk harmonisasi dan sinkronosasi. Sehingga RUU tidak bertentangan dengan konstitusinya,” kuncinya.
Di tempat yang sama, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Hanafi mengeluhkan rendahnya kinerja DPR RI. Dia mengungkapkan dari target program legislasi Nasional jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 RUU. DPR RI sudah menyelesaikan 14 RUU sampai dengan 2016. Mengacu pada jumlah tersebut artinya 169 RUU yang perlu diselesaikan dari 2017 hingga 2019 mendatang, katanya.(Djamzu)
