Ketua Fraksi PKS: Pilkada Serentak Sukses Bukti Rakyat Kian Dewasa Berdemokrasi

  • Whatsapp
JAKARTA, MANADONEWS – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan  penyelenggara Pilkada serentak relatif sukses, aman, dan kondusif.
“Terbukti rakyat kita sangat dewasa dalam berdemokrasi. Paling tidak bisa dilihat dari antusiasme dalam menggunakan hak pilih, menjaga situasi tetap damai, dan tidak terprovakasi untuk ribut bahkan konflik,” kata Jazuli di Jakarta, Jumat (17/2).
Bahkan, daerah-daerah yang diprediksi rawan gangguan keamanan seperti Papua, Aceh, Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta tetap kondusif dan aman,  tambahnya.
Pilkada DKI, Menurutnya, meskipun suhu politik cukup memanas jelang pemungutan suara terkait kasus penistaan agama, faktanya semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan DKI tetap kondusif, semua tenang dan damai.
“Ini sangat membanggakan, sekaligus membuktikan betapa umat Islam khususnya di Jakarta sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan mengutamakan kepentingan nasional,” tegasnya seraya menambahkan Realitas tersebut mampu menepis tuduhan sebagian pihak bahwa umat Islam yang turun dalam aksi-aksi Bela Islam, penyebab kegaduhan dan instabilitas jelang pilkada. Hal ini juga membantah aksi-aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik pilkada DKI.
“Kita bisa saksikan sendiri mana ada kegaduhan dalam pilkada khususnya di DKI, aman-aman saja tuh. Bahkan elemen umat Islam turut menyerukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara serta mengawal proses pilkada dari kecurangan. Elemen umat Islam sangat konstruktif dalam mewujudkan pilkada yang damai,” ungkapnya. Namun dia mengingatkan  kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan terkait dengan banyaknya kecurangan.
Hal itu agar penegakan hukum pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang (money politics).
“Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kecurangan bisa menempuh mekanisme/prosedural sesuai undang-undang kepada KPU, pengawas pemilu, kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi jika menyangkut perselisihan hasil. Untuk itu, penyelenggaran dan penegak hukum harus menjamin penindaklanjutnya secara tuntas dan berkeadilan,” kuncinya. (Djamzu)
Baca Juga:  Leo Soputan Meninggal Dunia, Manajemen Sulut United Merasa Sangat Kehilangan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *