Olly Dondokambey Tidak Terbukti Terima Dana E-KTP

MANADONEWS,-.Terkait simpang-siurnya pemberitaan mengenai mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Olly Dondokambey,SE terima dana E-KTP, akhirnya terbantahkan lewat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/7).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar akhirnya memvonis terdakwa korupsi Irman dan Sugiharto masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara.

Dari 38 nama yang disebut-sebut, hanya tersisa 19 nama yang diduga meraup keuntungan dari proyek e-KTP.Sedangkan nama mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey,SE secara meyakinkan disebut hakim tak masuk daftar mereka yang menerima aliran dana tersebut.

” Hal ini selaras dengan pengakuan Pak Olly di banyak kesempatan, bahwa beliau tidak pernah mengecapi dana e-KTP yang dimaksudkan “ujar Victor Rarung selaku jubir Bidang Media Gubernur Sulut.

Majelis hakim membeberkan, penyimpangan megaproyek pengadaan e-KTP disebut merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek sekitar Rp 5,9 triliun.

Baca Juga:  Sultan Mahmud Dinilai Kadir Layak Jadi Pahlawan Nasional

Hakim menegaskan dua orang terdakwa mantan pejabat Kemendagri, yakni Irman dan Sugiharto telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek e-KTP yang telah bergulir 6 tahun silam itu atau sejak tahun 2011.

” Menjatuhkan pidana kepada saudara Irman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada saudara Sugiharto dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 400 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan ” ujar hakim John.
( stvn )