Tak Berada Dikantor Saat Sidak, ASN Pemprov Sulut Siap-siap Tak Terima TKD

SULUT,Manadonews.co.id-.Guna menekan pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan daerah Sulawesi Utara (Sulut), pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terus melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak).

Menurut Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh melalui Andra Mawuntu selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, bahwa saat ini pihaknya terus melakukan sidak diseluruh dinas dan badan.

Bacaan Lainnya

“Saat ini kami terus melakukan sidak disetiap instansi,” ujar Kabid Andra, Selasa (6/8/2019) siang diruang kerjanya.

Dirinya menjelaskan, jika saat sidak ada ASN yang tak ada dikantor maka akan ada sanksi.

“Sanksinya jelas, yakni jika tak ada ditempat maka tidak akan menerima TKD selama sebulan,” tambahnya.

Dituturkan, hal ini juga bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia dari ASN tersebut. Selain itu juga untuk menunjang program pemerintahan gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terkait reformasi birokrasi.

Baca Juga:  Gubernur Olly Pembicara Utama Diskusi Terkait Sulut Gerbang Indonesia ke Pasifik

“Sebab, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Tak hanya itu, ASN pun harus mampu melayani masyarakat secara maksimal,” katanya.

Kabid Andra berharap, selain kesadaran dari ASN itu sendiri, pimpinan instansi terkait juga harus memantau kinerja kinerja bawahan.

“Atasan harus pantau kinerja bawahan. Jika tidak, maka atasan tersebut yang dapat sanksi. Sebab, ini sudah berdasarkan PP 53 tahun 2010,” pungkasnya.
(Stvn)

Pos terkait