Di Masa Krisis, Presiden Jokowi Ingatkan Seluruh Komponen Pemerintahan Ganti Channel Kerja

Jakarta, Manadonews.co.id – Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi), menyambut gembira pelaksanaan acara Kick Off Meeting Pemeriksaan (atas) Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020 yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Presiden mengatakan mendukung pemeriksaan dilakukan segera agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis.

“Sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain: Bank Indonesia, OJK, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta TNI dan Polri, lembaga atau badan lain mendukung penuh langkah BPK ini atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan COVID-19 secara transparan, akuntabel dan efektif,” jelas Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah dari pusat sampai daerah, termasuk TNI, Polri dan BUMN, untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian.

Pemerintah harus bergerak sangat cepat mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi.

Baca Juga:  Kesal Banyak Proses Impor Terhambat, Presiden Jokowi Lakukan Ini

Pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit, rumah isolasi, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan dalam waktu yang sangat singkat.

“Pemerintah harus menggerakkan seluruh aparat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menaati dan mengikuti protokol kesehatan,” tutur Presiden.

Lanjut Presiden, semua itu harus dilakukan secara extraordinary, cara yang tidak seperti biasanya, cara yang tidak standar.

Semua harus dilakukan dengan cara yang cepat, dengan prosedur yang sederhana, yang shortcut. Semua ini demi keselamatan masyarakat.

“Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit, yang kita buat sendiri, yang memang sudah waktunya harus kita rombak,” tukas mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

Upaya extraordinary, menurut Presiden Jokowi, harus dilakukan di bidang perekonomian. Bantuan sosial berupa kebutuhan pokok, bantuan sosial berupa uang tunai harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur, yang tiba-tiba tidak berpenghasilan.

Bantuan untuk UMKM, subsidi gaji, dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat.

“Semua ini dilakukan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih bisa berjalan,” terang Presiden.

Baca Juga:  RD Panen Perdana Jagung Veritas Biji 2.2

Presiden kembali mengingatkan kepada seluruh komponen pemerintahan untuk menyamakan frekuensi dalam kondisi krisis. Pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa.

“Seperti juga kondisi dunia pada umumnya, kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini,” jelas Presiden.

Tambah Presiden, pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur, agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat, dengan tepat sasaran dan efisien.

Pemerintah sudah berkomitmen bahwa upaya kita tidak hanya terbatas untuk keluar dari krisis, tetapi juga memanfaatkan krisis untuk melakukan lompatan.

Memanfaatkan krisis ini untuk membangun cara kerja baru, membangun kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global.

“Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dengan selalu mengutamakan tujuan utama dari program yang dijalankan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi dalam rangka sama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian dan bahkan melakukan lompatan kemajuan.

Baca Juga:  Thanksgiving Tomohon, Jimmy Eman: Paling Penting Kita Mengundang Tuhan

“Saya berharap setiap pemeriksa mempunyai frekuensi yang sama untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara,” pungkas Presiden.

Diketahui, acara tersebut turut dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, pimpinan dan anggota BPK RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian.

(***/YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
928 votes

This will close in 10 seconds