Jawaban Arif Pjs Gubernur Agus Fatoni Tangkis ‘Serangan Mematikan’ Legislator PSI Melky Pangemanan soal UMP

Manado – Anggota DPRD Sulut, Melky Pangemanan, mengkritik keras Pjs Gubernur Agus Fatoni terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang ditetapkan sama dengan UMP 2020 yakni sebesar Rp. 3.310.723 per bulan.

Di akhir rapat paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2021 dan Penyampaian Penjelasan Ranperda tentang Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Kamis (12/11/2020) sore, anggota DPRD Melky Pangemanan melakukan interupsi.

Di awal interupsi, legislator dari PSI ini menjelaskan terkait penetapan UMP Sulut 2021, merupakan produk Pjs Gubernur Agus Fatoni.

“Yang ini tentunya produk dari Pjs Gubernur kita, sudah ditetapkan dengan angka yang sama tahun 2020. Saya mendapatkan info bahwa tiga unsur di dewan pengupahan setuju untuk menaikkan UMP, hanya satu yang tidak menginginkan kenaikkan dan paling ngotot untuk tidak menaikkan adalah salah-satu Pjs Gubernur, faktanya demikian!” tegas Pangemanan.

“Saya membaca di beberapa media statemen dari bapak Pjs Gubernur, katanya ini berdasarkan undang-undang UMP Sulawesi Utara tahun 2021 ditetapkan sama dengan tahun 2020.

Baca Juga:  Gubernur Olly Salurkan Bantuan ke Petani Kelapa

Sepengetahuan saya, dasar pertimbangan UMP bahwa itu tetap sama dengan 2020 hanya berdasarkan surat edaran menteri ketenagakerjaan yang menyatakan penetapan UMP sama dengan 2020,” tambah legislator yang terkenal vokal ini.

Padahal, menurut Melky Pangemanan, surat ini tidak memiliki ikatan yang cukup kuat sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut.

Dia menyontohkan beberapa provinsi yang tetap menaikkan UMP yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Yogyakarta.

“Apa mereka melanggar konstitusi? Menjadi pertanyaan di sini pak Pjs Gubernur, sementara dasarnya hanya surat edaran, dan pertimbangan logis dan rasional disampaikan juga oleh lima gubernur tersebut.

Apakah ini hanya kemauan dari seorang Pjs Gubernur untuk tidak menaikkan UMP Sulawesi Utara yang setiap tahun kita menaikkan itu?” pungkas Melky Pangemanan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen, didampingi wakil ketua Victor Mailangkay, James Kojongian dan Billy Lombok, serta dihadiri langsung Pjs Gubernur Agus Fatoni.

Pjs Gubernur Agus Fatoni yang diwawancarai pada sesi konferensi pers usai rapat paripurna menjelaskan 4 point soal UMP Sulut.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Sulut Sorot Capaian Anggaran Pendidikan yang Minim

“Point pertama, UMP Sulawesi Utara tahun 2021 ditetapkan sama dengan UMP 2020,” terang Fatoni.

Point kedua, lanjut Agus Fatoni, bagi sektor yang tidak terdampak naik 3,27 persen dari UMP tahun 2020.

“Ketiga, Apabila nanti kondisi ekonomi membaik dapat ditinjau kembali,” tukas Fatoni.

Point terakhir atau keempat, menurut Fatoni, sampai saat ini UMP Sulawesi Utara masih tiga besar tertinggi di seluruh Indonesia.

“Dengan pertimbangan-pertimbangan maka diputuskanlah empat point. Jadi, kalau membaca jangan hanya sepenggal, empat point itu harus dibaca secara utuh,” pungkas Agus Fatoni.

(JerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
5706 votes

This will close in 10 seconds