Rapat Teknis Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Lindung, Andrei Angouw Tegaskan Fokus di Tata Batas

  • Whatsapp

Manado – Menindaklanjuti pembahasan sebelumnya, Rabu (7/7/2021) pagi, Walikota Manado, Andrei Angouw, didampingi Wawali, Richard Sualang dan Sekkot Micler Lakat, memimpin rapat teknis terkait pengelolaan dan pengawasan hutan lindung.

Rapat membahas tata batas dihadiri Camat Bunaken Kepulauan, Lurah Bunaken, Lurah Manado Tua I, Lurah Manado Tua II dan Lurah Alumbanua.

Hadir pula Asisten 2 Setdaprov Sulut, Preseno Hadi, pihak Inspektorat Kota Manado, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi, perwakilan Taman Nasional Bunaken, perwakilan Balai Pengawasan Kawasan Hutan (BPKH) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Praseno Hadi meminta pembuatan peta dan peruntukan tanah untuk Taman Nasional Bunaken harus diperjelas.

“Demikian juga koordinasi antar kewenangan termasuk yang akan dilakukan Dinas Pariwisata, PUPR, Bagian Aset, Bagian Pemerintahan termasuk instansi terkait lainnya seperti Dinas Kehutanan dan BPN di lokasi tersebut,” jelas Praseno Hadi.

Sementara, Walikota Andrei Angouw mengingatkan penting dilakukan pada tahap awal adalah penuntasan tata batas.

Mengenai tata batas ini setelah dilaksanakan memunculkan beberapa pertanyaan antara lain bagaimana dengan hak kepemilikan warga atas tanah tersebut?

Baca Juga:  Pemprov Sulut Matangkan Persiapan Kegiatan Revolusi Mental

“Juga tanah yang masuk dalam kawasan konservasi yang sudah dimiliki warga,” terang Andrei Angouw.

Permasalah lain setelah penetapan tata batas adalah soal lahan perkebunan yang juga memunculkan berbagai pertanyaan yakni untuk siapa, siapa pemilik, serta bagaimana penggunaannya?

“Ini disebabkan karena bertahun-tahun kebun sudah dimiliki oleh masyarakat dan sudah punya SPPT. Semua harus dicarikan solusi agar tidak merugikan masyarakat, tapi konservasi tidak dirusak karena adanya pemukiman. Makanya, soal tanah dan lokasi yang sudah bersertifikat juga harus diselesaikan,” tukas Angouw.

Hal penting juga adalah penyamaan persepsi semua pihak khususnya yang berkewenangan untuk memberikan sosialisasi secara massif kepada masyarakat.

“Kita fokus tata batas dan pembentukan panitia tata batas segera dilakukan. Hal-hal lain yang muncul kemudian nanti disikapi selanjutnya,” urai Andrei Angouw.

Sementara, Wawali Richard Sualang mengatakan bahwa dalam sosialisasi kepada masyarakat perlu bahasa komunikasi yang tepat, sederhana dan dapat dimengerti.

“Narasi kepada masyarakat harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa dipahami dan tidak membuat ketersinggungan dan salah pengertian,” kata Sualang. (JerryPalohoon)

Baca Juga:  Wenny: Ke Depan Investasi Masuk Tomohon, 75 Persen Naker harus Orang Tomohon

Pos terkait