Manado – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) 15 – 28 Februari 2022, bertempat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, dari Dapil Kota Manado menggelar Sosbang bagi Komunitas Kristen Advent di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Jumat (18/2/2022). Di kesempatan ini, Victor Mailangkay menyatakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi, serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam.
Di tambahkannya, virus dan penyakit yang sedang dan akan menyerang integritas atau keutuhan bangsa Indonesia antara lain dalam bentuk derasnya arus teknologi informasi dan globalisasi tanpa filter, separatisme, radikalisme, intoleransi, sikap diskriminasi suku, agama, ras, keturunan, warna kulit dan status sosial.
Dirinya pun berharap melalui sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini, diharapkan baik dirinya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Sulut maupun masyarakat yang mengikuti sosialisasi akan semakin mantap dan kokoh jiwa, semangat dan rasa kebangsaannya.
“DPRD dan masyarakat akan menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas dan keutuhan bangsa Indonesia melalui peningkatan Wawasan Kebangsaan,” jelas Mailangkay.
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan juga dilaksanakan Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu, SE, kepada masyarakat Kecamatan Sonder di Kabupaten Minahasa, di Desa Tincep dan Desa Tounelet, Sabtu dan Minggu (19-20/2/2022).
Waworuntu memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.
“Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan kebangsaan (berbangsa dan bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Waworuntu
Menurut Braien Waworuntu, tantangan pemerintahan RI saat ini adalah menangkal paham radikal yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, masyarakat dan generasi muda perlu mengingat “4 DIS” sebagai cikal bakalnya.
Pertama adalah disorientasi atau keluar dari tujuan negara. Paham ini muncul ketika gejolak masyarakat mempertanyakan apakah pemerintahan masih berjalan secara relevan atau tidak.
Kedua, distrust atau ketidakpercayaan masyarakat dengan pemegang amanah.
Ketiga, disobedience atau gerakan membangkang dan perlawanan. Tahap terakhir ke empat (4) adalah disintegrasi yaitu pecahnya bangsa dan runtuhnya negara.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, S.Sos menggelar kegiatan Sosbang bertempat di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Kegiatan sosialisasi dihadiri puluhan masyarakat, begitu antusias mendengarkan pemaparan tentang wawasan kebangsaan.
Politisi PDI Perjuangan ini, mengatakan pentingnya masyarakat memahami wawasan kebangsaan, apalagi negara ini memiliki banyak agama yang berbeda, suku dan RAS.
“Berbicara wawasan kebangsaan memberikan pengertian tentang kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal lka dan NKRI,” kata Kapojos.
Kapojos dalam sesi tanya jawab dengan masyarakat menjawab pertanyaan warga tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) sudah mulai dilupakan.
“Untuk itu harus dijaga. Kita bersyukur di Sulut jadi contoh, betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan,” tukasnya.
Kapojos mengingatkan agar masyarakat tetap menunjukan sikap demokrasi. Bahkan Kapojos menyeruhkan bahwa “NKRI” Harga Mati!
Dalam sosialisasi ini, menghadirkan nara sumber Dr. Danny Pinasang yang merupakan Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Hukum Unsrat Manado. Dia memaparkan materi terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
”Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga karena kita hidup di negara Indonesia yang punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” terang Pinasang.
Di tempat terpisah, legislator DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon, Herol V Kaawoan, juga melaksanakan sosialisasi Wawasan Kebangsaan di dua titik, pertama di Desa Kaima, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, yang dihadiri pemerintah setempat yakni sekretaris desa Army Kindangen dan tokoh masyarakat serta tokoh agama, imam di tiga (3) masjid di Kecamatan Remboken.
Pelaksanaan sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk titik ke dua di Kelurahan Walian Dua, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, yang dihadiri Lurah Samuel Manoppo, S.Sos, Ketua Pemuda GMIM Bukit Zaitun, Sist Wynie Tombuku bersama pemuda dan pemudi serta tokoh agama, bahkan masyarakat setempat.
HVK saapaan akrab, dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesamaan pandangan dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
“Hal ini dipandang perlu karena DPRD merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah, juga mempunyai tugas menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan cintah tanah air,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini.
Sementara itu, anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung, Fabian Kaloh, dalam pemaparannya mengingatkan kembali soal pentingnya para Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memahami wawasan kebangsaan, khususnya dalam melayani masyarakat.
“Birokrasi jangan berbelit, jangan beking susah rakyat,” ucap personil Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum ini di hadapan para ASN dan aparat desa/kelurahan.
Lanjut Kaloh, jika ASN bekerja dengan baik, tanpa membeda-bedakan rakyat itu adalah wujud dari kecintaan ASN kepada 4 pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau pelayanan prima, maka rakyat tidak akan ribut,” ucap mantan birokrat senior Pemkot Bitung itu.
Dia mengingatkan kepada para ASN dan aparat desa yang hadir agar menjadi agen ‘multi level marketing’ tentang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya mengajak kita semua belajar soal hidup rukun dan damai dari wilayah Aertembaga dan Pateten. Aertembaga mayoritasnya Kristen, dan Pateten mayoritas muslim. Mar kalo bakalae nda ja baku tanya agama apa. Torang boleh beda, tapi jangan baku salah,” terangnya.
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hi. Raski A Mokodompit, SH, menggelar sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat di Cafe Kusu – Kusu Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Kamis 24 Februari 2022.
Pelaksanaan Sosbang tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu bersama staf, serta tokoh agama dan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol Covid-19 secara ketat mengingat situasi masih pandemi.
Dalam sambutannya politisi Golkar ini mengatakan bahwa, kegiatan Sosbang dimaksudkan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada semua pihak agar semakin mantap akan jiwa dan semangat kebangsaan.
“Sosbang ini diharapkan masyarakat akan memiliki jiwa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan,” ungkap politisi Dapil Bolmong Raya ini.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menyatakan, tujuan dari sosialiasi Wawasan Kebangsaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kembali rasa nasionalisme menjaga bangsa ini.
“Paham radikalisme, tidak bisa disangkal masih banyak di daerah kita. Lewat Sosbang para anggota dewan ini, kita akan semakin memahami bahwa perbedaan itu adalah kekuatan, dan perbedaan harus kita hargai dengan mencintai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Glady Kawatu. (Advertorial)