BITUNG – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kantor DPRD Kota Bitung, Rabu (01/07/2026) berlangsung dengan tensi tinggi. Pertemuan yang mempertemukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, DPRD, YCMI, DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN), serta pemerhati kota ini sedari awal sudah diwarnai adu argumen yang sengit.
RDPU ini digelar sebagai buntut dari laporan para aktivis terkait proses seleksi calon direksi Perumda Pasar Kota Bitung yang dinilai diselimuti ketidaktransparanan.
Para pelapor yang dimotori oleh aktivis Robby Supit, Rusdyanto Makahinda, dan Reinal Maringka menyoroti dua poin krusial dalam proses seleksi tersebut, yakni dugaan ijazah palsu dan indikasi afiliasi politik.
Untuk dugaan ijasah palsu, adanya indikasi salah satu calon direksi yang kini melenggang ke tahap tes wawancara menggunakan ijazah palsu, juga penolakan keras terhadap calon direksi yang statusnya masih aktif sebagai pengurus partai politik.
“Kami minta panitia seleksi (pansel) buka secara transparan hasil seleksi dan usut tuntas dugaan ijazah palsu tersebut!” tegas Robby Supit di tengah ruang rapat.
Suasana makin memanas ketika intervensi datang dari Fraksi PDIP. Anggota DPRD Kota Bitung, Rafika Papente, mengeluarkan pernyataan menohok. Bukannya sekadar meminta evaluasi, Rafika justru mendesak agar Perumda Pasar dibubarkan total.
Menurut Rafika, eksistensi Perumda Pasar selama ini sama sekali tidak memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah.
“Perumda Pasar selama ini hanya menjadi beban keuangan bagi Pemerintah Kota Bitung. Tidak pernah memberikan dividen, justru kerjaannya hanya menghabiskan APBD,” cetus Rafika berang.
Ia menambahkan bahwa akar masalah dari bobroknya manajemen Perumda adalah penempatan orang-orang yang tidak kompeten di kursi direksi. Dengan proses seleksi saat ini yang dinilai cacat kredibilitas, Rafika pesimistis akan ada perubahan.
“Selain seleksinya tidak kredibel, mereka yang lolos pun tidak akan bisa berbuat banyak untuk Perumda yang selama ini sudah menimbun banyak masalah dengan para pedagang,” ketusnya.
Menanggapi hujan kritik dan desakan pembubaran tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bitung sekaligus Ketua Pansel, Rudy Theno, langsung pasang badan.
Sebagai jalan tengah dan bentuk pertanggungjawaban, Pemkot Bitung menjanjikan sistem kontrak berbasis kinerja yang ketat bagi siapa pun direksi yang nantinya terpilih.
“Direksi terpilih wajib membuktikan kinerja selama satu tahun. Jika tidak ada perubahan, maka kita akan lakukan evaluasi terhadap direksi yang ada,” ujar Rudy Theno normatif.
RDPU ini kini menjadi sorotan tajam publik Bitung. Pasalnya, kisruh ini tidak hanya mempertaruhkan kredibilitas instansi pemerintahan, tetapi juga menyangkut hajat hidup dan nasib ratusan pedagang di Kota Bitung ke depan. (VM)
