Jakarta, MN – Pembentukan institusi ‘baru’ negara untuk menstabilkan harga cabai nampaknya menjadi solusi, seperti halnya Bulog (Institusi khusus) menangani soal beras dibawahi pemerintah, begitupun didorong pembentukannya (Institusi baru khusus Cabai,red) oleh Komisi IV DPRRI.
“Selama ini belum ada instrumen pemerintah untuk melawan kartel Cabai. Waktu harga beras tinggi maka Bulog melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga. Petani dan tengkulak pun tidak akan mampu melawan kartel Cabai,” terang Wakil ketua Komisi IV, Herman Khaeron dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Memburu Kartel Cabai’ yang berlangsung di ruang diskusi Media Centre DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis(8/3).
Menurutnya, pembentukan institusi (Cabai) tersebut tidak akan lama karena sudah payung hukumnya sudah ada sehingga tinggal.
“Sudah ada Undang-Undang nya, dan sebagai (institusi) menstabilisasi harga, mendekati konsumen serta ketersedian untuk masyarakat. Institusi nantinya bisa minta bantuan kementerian langsung,” ungkapnya.
Selain itu, menurut politisi Demokrat itu bahwa pemerintah juga harus melakukan penetapan wilayah untuk tanaman tertentu guna menghasilkan kebutuhan misalnya, daerah Karawang untuk tanaman Hibdrida, Brebes untuk Bawang, dan Provinsi Sulut untuk tanaman sayur-sayuran.
“Jangan sampai seperti yang terjadi Cabai untuk akarta tergantung Suplay dari Sulut yaitu, Tomohon, Minahasa Induk dan Minsel. Ongkos kirimnya tentu tinggi, sehingga penetapan komoditas itu wajib ada untuk menekan tingginya harga Cabai,” beber Herman.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan pengungkapan kasus Cabai yang sedang dilakukan Polri menjadi pintu masuk untuk membongkar kartel Cabai.
“Polisi jangan berhenti di pengepulnya, tidak mungkin tanpa ada peran Pabrik. Penyidikan Polri jangan tanggung-tanggung juga untuk membongkar kong kalingkong kasus cabai,” tukasnya.
Sementara itu anggota Komisi VI DPRRI dari Fraksi Golkar, Eka Sastra mengatakan petani tidak berdaya menghadapi corporasi besar untuk negosiasi.
“Kita hanya membatasi hulu, sedangkan hilir dilepaskan. Kita butuh kehadiran negara apalagi ada UU sebagai stabilisator dan menguntungkan petani,” kuncinya.(Dzl)
